Jangan Buat Rakyat Marah

paluJakarta – Hakim Sarpin Rizaldi pasca mengabulkan prapreadilan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan beberapa waktu lalu.

Instansi penegak hukum yang mendapat serangan pertama adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap para pelaku korupsi yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Tidak lama lagi, 2 instansi penegak hukum lainnya juga mengalami hal yang sama diantaranya, Kejaksaan serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Hal tersebut pada akhirnya memunculkan permasalahan baru. Bahkan menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat.

“Itu semua penegak hukum tidak semena-mena terhadap orang yang dituduhkan,” kata Rio. “Lihat saja selama ini penegak hukum banyak sekali melakukan berbagai pelanggaran,” tambahnya.

“Ini adalah efek dari ketok palu yang membuka kran praperadilan, yang memulai adalah penegak hukum sendiri jadi jangan salahkan kalau yang lain juga mengikuti jalur tersebut,” ungkap Robert.

“Kacaunya hukum di Indonesia itu bentuk demokrasi yang kelewatan,” kata John. “Mereka bersuara lantang akan menegakan hukum di Indonesia, ini buktinya telah mereka lakukannya,” tambahnya.

“Sebagai rakyat kita lihat saja, mau dibawah kemana hukum kita ini, kalau rakyat Indonesia marah bahkan sangat marah akan tahu akibatnya,” kata Santoso.

Sebagian masyarakat malah menginginkan pelaku korupsi harus dimiskinkan. “Jangan diberi hukuman ringan,” kata Billy. “Tidak sepantasnya mereka diberi hukuman sangat ringan, uang rakyat dikuras untuk memenuhi perut mereka,”  geramnya.

“Belajarlah dari China dalam memberantas korupsi, tembak atau gantung sudah selesai, hukum Indonesia masih tajam ke bawah tumpul keatas,” pungkasnya.