Jangan Bawah Nama Presiden

paluSolo – Penyampaian Erwin Ricardo Silalahi Wakil Bendahara Umum Partai Golongan Karya (PG) mengenai kasus yang menimpa Setya Novanto Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Erwin menyatakan, agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).

Erwin juga mengatakan, kalau KPK tetap melakukan penyidikan. “KPK telah terseret menjadi alat politik kelompok tertentu,” ungkap Erwin.

Rupanya pernyataan Erwin mejadi perhatian dari berbagai kalangan di masyarakat.

“Harusnya PG tidak melakukan intervensi dalam masalah hukum,“ kata Budi. “Biarlah hukum berjalan dengan sendirinya, tanpa harus dipegangi tangannya,“ tambahnya.

“Penyampaian Erwin dengan meminta Presiden, apa itu bukan bentuk dari intervensi,“ tanya Lely yang asli orang Jakarta.

“Gak usah teriak ataupun berstatemen seperti itu, bertarunglah di pengadilan,“ kata Yoris.

“Itukan lebih elegan serta menunjukkan profesionalismenya, bela membela rekan satu golongan adalah hal yang biasa,“ urai Jack.

“Dengan membawah nama Presiden, sebenarnya etis apa tidak, bahkan meminta Presiden untuk berkata pada penegak hukum,“ tutur Suroso.