Itu Bisa Disiasati

Adi Surtarwijono

Adi Surtarwijono

Surabaya – Tidak ingin pundi-pundi suara yang selama ini menjadi prioritas kalangan partai politik (parpol) raib. Berbagai cara parpol untuk tetap meloloskan kadernya mnejadi pengurus kampung.

Dalam Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah ukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kota (Pansus Raperda RT, RW dan LKMK).

Dalam pembahasan tersebut pansus tetap berkeinginan melakukan pengubahan klausul pada syarat pengurus kampung yang ada pada Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 38 tahun 2016 tentag larangan anggota parpol menjadi pengurus RT/RW.

“Kami mengusulkan klausul syarat pengurus RT/RW yang melarang anggota parpol itu diubah menjadi pengurus parpol,’ kata Adi Surtarwijono anggota pansus.

“Dengan diubah menjadi pengurus parpol maka justru pantauan dan evaluasinya bakal lebih signifikan mengingat data pengurus Parpol pasti bisa diakses di masing-masing parpol,” tambahnya.

Masih kata Adi, validasi data pengurus parpol akan lebih mudah jika dibandingkan data anggota parpol ketika dilakukan proses pemilihan pengurus RT/RW.

Adi nengatakan, pihak panitia pemilihan RT/RW tinggal meminta pada pengurus partai yang bersangkutan untuk memastikan status politik calon pengurus.

“Data pengurus partai dari atas sampai bawah itu terdata resmi di partai,” ungkapnya. “Tinggal minta ke pengurus partai setempat,” paparnya.

“Kalau masih menggunakan klausul anggota, justru panitia akan kesulitan, masak harus ngobok-obok dompet orang, sangat tidak bagus,” ulasnya.

“Bisa disiasati, karena di Perauran Menteri Dalam Negeri (Permendagri) hanya menyebut bukan dari parpol,” terangnya.

“Implementasinya tergantung arah kebijakan yang diambil masing-masing daerah,” jelasnya. “Kalau Perdanya sudah jadi, Perwali tinggal menyesuaikan saja,” pungkasnya.