Intervensi Pedagang, Pembangunan Sarat Pemyimpangan

stand

stand

Surabaya – Kekecewan ratusan pedagang pasar turi yang tergabung dalam Kompag (kelompok pedagang) Pasar Turi Surabaya tidak bisa disembunyikan.

Pembangunan pasar yang ditargetkan selesai tanggal 10/04/2014 tidak mungkin terwujud. Pembangunan fisik pasar berlantai 9 ini hanya sampai pada lantai 8. Belum lagi pemasangan interior yang belum tergarap.

Dan diperkiraannya, butuh waktu 6 bulan ke depan untuk menyelesaikan pembangunan fisik dan pemasangan interior sampai bisa ditempati.

Tentu saja, sebagian besar pedagang lama yang merasakan kebakaran pada 2007 harus lebih sabar lagi. Padahal, tidak sedikit dari mereka yang terpaksa menganggur lantaran tidak memiliki modal berjualan.

Syukur pengurus Kompag mengaku, sudah 7 tahun pedagang menunggu untuk berjualan kembali di Pasar Turi. Sedianya, pembangunan pasar membutuhkan waktu selama 2 tahun.

Sesuai dengan kontrak proyek, penggarapan dimulai bulan 02/2012 hingga bulan 02/2014. Sayang, pada bula 02/2014 bulan lalu, kontraktor belum menyelesaikan pembangunan. Sehingga ada adendum 50 hari, sampai tanggal 10/04.

“Kata investor PT Gala Bumi Perkasa (GBP), Tempat Penampungan Sementara (TPS) ini yang mengganggu, sebagian sudah kita bongkar menyisakan beberapa saja,” tambahnya..

Menurutnya, keterlambatan pembangunan ini adanya penyalahgunaan dana. Sebagian besar, uang setoran pedagang dipergunakan untuk membangun proyek di tempat lain. Salah satu indikasinya adalah material yang kerap belum tersedia. Selain itu, para pekerja banyak yang keluar.

“Ini dugaan kita ada penyeleweangan dana, 90 persen pedagang sudah lunas semua, penyelesaian dilapangan yang perlu diperhatikan, karena material tidak ada, banyak pekerja yang keluar masuk, ada pertengkaran di internal ini,” ucapnya.

Tidak hanya itu, saat ini pedagang ditindas, berkedok bunga dan denda, PT BGP sewenang-wenang menarik uang dari pedagang Pasar Turi.

Contohnya, para pedagang harus mengambil kunci stand pada tangal 10/02 dengan syarat membawa uang Rp (rupiah) 10 juta. Jika terlambat ambil lebih dari 2 minggu, uangnya bertambah menjadi Rp 25 juta.

Bentuk penindasan lainnya, sisa pembayaran stand pasar yang rata-rata masih 80 persen, karena pada saat setoran uang muka hanya 20 persen, harus dilunasi jauh-jauh sebelum pembangunan selesai. Jadi, sejak bulan 08/2013 para pedagang harus melunasi harga stand. Jika tidak, mereka dikenai bunga yang besarannya mulai Rp 11 juta sampai Rp 90 juta.

“Sekarang ini kita malah dianggap menyetujui perpanjangan pembangunan enam bulan ke depan, padahal para pedagang merasa tidak pernah menyetujui sama sekali, tu omong kosong,” tegasnya.

Syukur meminta supaya Pemeritah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil alih pembangunan dan memutus kontrak dengan PT GBP. Menurutnya, penarikan denda dan bunga sudah masuk kategori tindak pidana rentenir.

Hadirr dalam pertemuan yang berjalan sekitar tiga jam, Asisten 1 Pemkot Surabaya, Yayuk Eko Agustin, Kabag Hum Maria Teresia Ekawati Rahayu, Kepala Dinas PMK, Chandra, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Eri Cahyadi, Sekretaris DCKTR, Aminuddin, da Kepala Disperindag, Amhad Basori.

Yayuk Eko Agustin asisten 1 bidang Pemerintahan (Pem) Pemkot Surabaya mengaku kaget ada denda dan bunga. “Bapak ibu tidak perlu khawatir, yang ada dipikran Pemkot, pasar turi harus segera jadi supaya segera bisa berjualan di tempat yang baru,” terangnya.

Eri Cahyadi Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang (DCKTR) Surabaya menambahkan, Pemkot sudah membentuk tim independen untuk melakukan pengecekan pembangunan di lapangan. Mulai dari kualitas pembangunan hingga adanya dugaan penindasan seperti yang dikeluhkan pedagang. Sejauh ini, tim independen sudah memanggil investor untuk mengumpulkan keterangan.

Sementara itu, Maria Teresia Ekawati Rahayu Kepala bagian (Kabag) Hukum Pemkot Surabaya mengaku akan mempelajari Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) antara investor dengan pedagang. Sebab, dalam kesepakatan itu menjadi petunjuk dugaan adanya penarikan bunga dan denda. Sebab, PPJB ada 4 versi. Masing-masing pedagang menerima PPJB yang berbeda.

Tri Rismaharini (Risma) Walikota Surabaya, Pemkot bisa saja mengambil alih pembangunan. Tetapi ambil alih itu kemungkinan besar menuai masalah hukum. Selain itu, pembangunan Pasar Turi juga akan semakin lambat.

“Kasihan nasib mereka semakin lama terlantar, semakin lama menderitanya, kita lihat masalahnya, kita tidak masalah ambil alih, tapi itu nanti ada masalah hukum,” singkatnya.