Incaran KPK, Legislatif Sepakat Menolak

3Surabaya – Pemberian dana yang mencapai Rp (rupiah) 9 miliar untuk pembebasan salah satu wisma bekas lokaliasasi Dolly oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ternyata berbuntut panjang.

Hal tersebut sudah didengar oleh penegak hukum yanng ada di Jakarta bahkan kini tengah menjadi pantauan oleh penegak hukum tersebut.

Beberapa orang yang sudah menjadi obyek sasaran dan ssat ini tengah dalam pantauan, bahkan pemegang kebijakan yang ada di Surabaya.

Informasi yang berkembang, dilakukannya investigasi terkait pembebasan salah satu wisma terbesar di Dolly ternyata banyak penyimpangan.

Fakta lainnya, dana tersebut nyatanya belum mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya, yang diajukan lewat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Perubahan Tahun Anggaran (P TA) 2014.

Masduki Toha anggota Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Surabaya dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) membenarkan dari keinginan Pemkot Surabaya.

Dimana dalam draft PAK yang diserahkan ke dewan dan tercantum dana Rp 9 miliar yang dimasukkan dalam alokasi anggaran Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya.

‘”Kami di Komisi D sepakat menolak menyetujui dana tersebut dicairkan, karena penyerahannya menyimpang aturan, dan uang tersebut sebenarnya sudah diberikan lebih dahulu ke pemilik wisma tanpa melalui persetujuan dewan,” tambahnya. “Kalau dewan ikut menyetujui, kita bisa-bisa ikut dipenjara juga,” paparnya.

Hal senada juga diungkapkan Adies Kadir merupakan anggota Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan (Hum Pem) DPRD Surabaya, apa yang dilakukan oleh Walikota Surabaya tersebut dapat dikatakan sebuah penyimpangan.

“Apalagi saya mendengar KPK sudah turun,” ungkapnya. “Kalau yang terjadi seperti ini, tentu saja negara dirugikan sebesar Rp 9 miliar,” jelasnya.

“Dan saya tidak menyalahkan teman-teman legilatif menolak karena mereka ketakutan ikut terseret dalam kasus tersebut,” pungkasnya.