Ijin KBS Dipastikan Gagal

KBSSurabaya – Harapan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya guna mendapatkan ijin Lahan Konservasi (LK) dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dipastikan gagal, setelah Kemenhut hanya mengeluarkan ijin prinsip dalam pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Supardi Bagian Hukum Kemenhut menyebutkan, dalam ijin prinsip yang dikeluarkan kepada Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS, ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi Pemkot dalam kurun waktu 2 tahun, jika ketentuan itu tidak dipenuhi, maka ijin LK tidak akan keluar.

“Ketentuan itu antara lain soal Analisa Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL),” tambahnya.

Masih kata Supardi, dengan telah keluarnya ijin prinsip itu, artinya Pemkot telah diberi keleluasaan dalam mengelola KBS, sebab turunnya ijin rinsip biasanya sebagai awal mula sebelum turunnya ijin LK.

Tri Rismaharini (Risma) Walikota Surabaya membenarkan ijin LK yang diharapkan PDTS KBS belum turun. Risma memastikan dalam waktu dekat sememua ketentuan yang diminta Kemenhut seperti yang tercantum dalam prinsip akan dipenuhi dalam waktu dekat.