ICRW Desak Gratiskan Biaya Sekolah

Arif Budi

Arif Budi Santoso

Surabaya – Sampai saat ini masyarakat masih dibingungkan biaya untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/K).

Bahkan masyarakat sendiri masih menunggu janji dari Pemerintah guna mewujudkan pendidikan murah juga berkualitas.

Melalui pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD TA) 2018 Jawa Timur (Jatim) yang memasuki tahap akhir.

Indonesian Civil Rights Watch (ICRW) mendesak pada Gubernur Jatim untuk membebaskan biaya pendidikan SMA/K.

Arif Budi Santoso Kepala Divisi Advokasi ICRW mengatakan, indikator riil keberpihakan pemerintah pada pendidikan yang murah dan berkualitas salah satunya pada pembebasan biaya pendidikan SMA/K.

Bahkan saat ini banyak dikeluhkan siswa ataupun orangtua siswa di berbagai Kota dan Kabupaten di Jatim.

Setelah kewenangan pengelolaan dan juga pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten dan Kota ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) mulai tahun 2017.

Itu sebagai konsekwensi penerapan Undang-Undang (UU) nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Khususnya pada pasal 15 Ayat 1 dan 2 serta Lampiran huruf A tentang Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dalam Sub-Urusan Manajemen Pendidikan.

“Kita akan melihat apakah pemerintah mampu memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen,‚Äú kata Arif Budi Santoso.

“Sebagaimana amanat pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pasal 9 ayat 1 UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003,‚Äú tambahnya.

Arif menilai komitmet politik anggaran pendidikan selama ini rendah.

Sehingga alokasi untuk pembiayaan perbaikan, infrastruktur pendidikan, pembiayaan peningkatan mutu pengajar, ditambah pembiayaan subsidi pendidikan pada SMA/ SMK akan turun dan terganggu.

Arif menyampaikan, Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang dimuat di Website Kemendikbud http://npd.data.kemdikbud.go.id/file/pdf/2016/050000.pdf.

Bahwa alokasi APBD Jatin tahun 2016 untuk sektor pendidikan hanya Rp (rupiah) 300,34 milyar (1,7 persen) dari seluruh anggaran APBD Jatim. Sangat jauh dari angka minimal 20 persen.

“Rendahnya alokasi anggaran pendidikan di APBD akan membuka peluang bagi sekolah untuk melakukan berbagai pungutan pada siswa,‚Äú ungkapnya.

‚ÄúPada akhirnya menyebabkan biaya sekolah yang tinggi dan potensi memicu tingginya angka putus sekolah” ujarnya.

Oleh sebab itu ICRW sebagai salah satu perwakilan masyarakat yang berkepentingan terhadap agenda pembebasan biaya pendidikan SMA/K mendesak:

1.Pemerintah Propinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBD TA 2018

2.Membebaskan biaya pendidikan bagi siswa-siswa SMA/SMK seluruh Jawa Timur dan menutup semua peluang bagi dilakukannya pungutan liar (pungli) yang memberatkan siswa dan orang tua siswa.

3. Selaku pemegang tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan SMA/K, Pemprov Jatim diminta segera mengambil inisitiatif dengan memberikan payung hukum bagi Pemerintah Kota dan Kabupaten yang berkeinginan memberikan bantuan pendidikan pada warganya yang duduk di bangku SMA/K.

4. Selaku wakil pemerintah pusat Pemprov jatim diharapkan segera memerintahkan Bupati dan Walikota baik lisan maupun tertulis untuk segera menangani permasalahan pengalokasian anggaran minimal 20 persen dan pembebasan biaya pendidikan SMA/K ini secepatnya agar segera diperoleh kepastian hukum sebelum RAPBD 2018 disetujui dan disahkan.

5. Pemprov Jatim diminta memikirkan segala alternatif solusi bagi terwujudnya pembebasan biaya pendidikan SMA/K ini, antara lain dengan sharing anggaran atau apabila dipandang perlu menggunakan instrumen pemberian tugas pembantuan yang dimungkinkan sesuai ketentuan Pasal 22 UU nomor 23 tahun 2014 tentng Pemda pada poin ‚ÄúDaerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan‚ÄĚ