Hukum Indonesia Untuk Tipikor Lumpuh Pasca Revisi

iblisBandung – Pasca telah direvisi Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (UU MD3).

Di dalam salah satu poin menyebutkan, penegak hukum yang akan memanggil anggota DPR sebagai saksi, harus meminta izin terlebih dahulu ke majelis kehormatan DPR.

Rupanya mendapat reaksi dari berbagai kalangan di masyarakat. Mereka beranggapan bahwa langkah yang dilakukan oleh beberapa anggota legislatif tersebut mematahkan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“2 penegak hukum Indonesia taringnya telah dipatahkan oleh anggota dewan pusat,” kata Dede. “Saya yakin mereka itu adalah pelaku Tipikor yang sudah menjadi target para penegak hukum,” tambahnya.

“Biar dunia melihat dan menyakini, Indonesia memang sarang koruptor kelas dunia, itu adalah bukti nyata,’ ungkap Aden. “Mereka sengaja dilumpuhkan agar tidak terus menyerang semua anggota legislatif baik di pusat maupun Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Rakyat menyakini, para legislator dapat menguras dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Daerah (APBD) dengan aman tanpa diganggu oleh 2 pendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan.