Harusnya Diberi Waktu

Achmad Zakaria

Achmad Zakaria

Surabaya – Keputusan Badan Musyawarah Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Banmus DPRD) Surabaya menolak hasil kerja Panitia khusus Rancangan Peraturan Daerah (Pansus Raperda) minuman beralkohol (mihol) mendapat kecaman.

Achmad Zakaria anggota Pansus Raperda Mihol Komisi B bidang Perekonomian (Eko) DPRD Surabaya menuding, ada skenario masif untuk menjegal pengesahan raperda mihol.

Upaya pembiaran Surabaya tetap bebas alkohol sangat kentara. Indikasi itu bisa dilihat dari penghilangan laporan hasil kerja Pansus Raperda Mihol.

“Ini dugaannya ada permainan, ini harus ditelusuri, bagaimana mungkin Banmus mengaku tidak mendapatkan laporan hasil kerja Pansus,” katanya.

“Rapat Banmus tidak seperti biasanya, seolah-olah sudah disetting dari awal, mestinya kan diskors atau diberi jeda waktu beberapa menit untuk mengambil atau membuat laporan,” tambahnya.

Perlu diketahui, sebelumya pada saat rapat Pansus, 6 fraksi yang terdiri dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hanura, Partai Nasional Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (Handap) dan Partai Golongan Karya (PG) sepakat untuk melakukan diskresi.