Harus Bayar Bulanan, Air Bersih Tidak Diberi

Konspirasi Air Bersih

Konspirasi Air Bersih

Surabaya – Keluhan terhadap pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya merupakan perusahaan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak akan pernah terselesaikan.

Terbaru, beberapa perwakilan warga Simo Gunung Kramat, Rukun Tetangga (RT) 2 Rukun Warga (RW) 10 Kecamatan Sawahan mengadu hal tersebut pada legislatif surabaya.

Anis selaku Ketua RT 2 mengatakan, pada saat awal pertama daftar sebagai pelanggan PDAM tepatnya 4 tahun lalu, suplai air bersih ke warga tidak ada masalah.

“Setelah itu aliran air bersih yang diterima warga tidak prnah keluar, bahkan dalam 4 bulan terakhir menetespun tidak,” kata Anis.

Sebenarnya warga sudah melakukan berbagai cara. Diantaranya, dengan bertanya langsung ke direksi PDAM. Karena penjelasan yang disampaikan kurang memuaskan, akhirnya warga melapor ke Tri Rismaharini (Risma) Walikota Surabaya.

“Setelah kita lapor ibu Wali, aliran air kembali normal, tapi itu hanya berlangsung beberapa hari saja,” uankapnya.

“PDAM tidak boleh menunda-nunda keluhan dari warga. Baik itu warga Simo gunung kramat, maupaun warga Surabaya lainnya,” pinta Dharmawan Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Masih kata Darmawan, sebagai bentuk tanggung jawab kepada warga semestinya kejadian yang dialami warga Simo Gunung Kramat, tidak boleh terjadi.

Mengingat setiap bulannya warga sudah dikenakan biaya abunemen sebesar Rp (rupiah) 16 ribu untuk membayar sewa meteran.

“Semua laporan yang masuk soal PDAM akan menjadi evaluasi bagi kita, karena itu akan menjadi bahan bagi kami ketika bertanya kepada Direksi PDAM,” tandas Aden, sapannya.

Aden menilai, sebagai salah BUMD yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. PDAM dituntut memberikan pelayanan yang maksimal. Meski demikian dirinya menampik opsi untuk pergantian terhadap Azhari Mardiono selaku Direktur PDAM Surabaya.

“Jangan gegabah seperti itu, kita akan lihat dulu, tapi kalau sampai berkelanjutan, ya, tidak menutup kemungkinan opsi tersebut,” pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan Masduki Toha Wakil Ketua III DPRD Surabaya. “Semua itu dari masyarakat, kalau masyarakat menginginkan adanya pergantian pimpinan PDAM, silakan datang ke dewan,” singkatnya.