Harun : Kami Memiliki Data Lengkap Penerima BSM

Kartu Sakti

Kartu Sakti

Jawa Timur – Bantuan siswa miskin yang diwujudkan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak hanya mengarah kepada siswa sekolah formal. Siswa-siswa yang tidak mampu (miskin) di lembaga pendidikan nonformal/informal seperti pesantren, pusat kegiatan belajar mengajar dan Balai Latihan Kerja (BLK) juga akan mendapatkan bantuan ini.

KIP juga akan diberikan kepada anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti anak jalanan, pekerja anak, anak panti asuhan serta difabel.

Untuk anak jalanan, pekerja anak, anak panti asuhan dan difabel yang belum dua tahun putus sekolah, akan dikembalikan lagi ke sekolah formal. Sementara yang lebih dari dua tahun putus sekolah tetapi masih usia sekolah, akan diserahkan ke PKBM maupun BLK.

Sistem pendataan KIP dilakukan dengan sistim berbasis rumah tangga, bukan lagi berbasis sekolah seperti sebelumnya. Artinya, siswa yang berhak mendapatkan KIP adalah anak-anak rumah tangga miskin yang juga mendapatkan KKS dan KIS.

Siswa yang mendapatkan KIP wajib melapor ke sekolah untuk di data. Data dari sekolah disetorkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota untuk kemudian dilaporkan ke Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.

Sistem pencairan KIP seperti pencairan BSM, dimana siswa tinggal membawa kartu tersebut ke lembaga keuangan yang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota setempat seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Mandiri.

Besarnya bantuan KIP sama persis dengan bantuan siswa miskin yang sudah dua tahun berjalan. Untuk SMA mendapatkan Rp 1 juta per tahun, SMP Rp 700.000 per tahun dan SD Rp 600.000 per tahun.

Sebagai Pilot Project KIP, Jawa Timur akan menyasar 160.000 anak usia sekolah, 900 diantaranya dari Kota Surabaya dan Banyuwangi. Siswa sasaran KIP ini akan diperluas jangkauannya pada tahun 2015 mendatang.

Harun, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, mengungkapkan dengan adanya program KIP akan semakin banyak siswa ataupun anak usia sekolah miskin yang terjangkau. Harun menghimbau agar sekolah dan kabupaten/kota untuk antusias melakukan pendataan siswa-siswanya.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan BSM dua tahun terakhir, Harun mengatakan pihaknya sudah melakukan sesuai sasaran.

“Kalau dibutuhkan, kami memiliki data yang sangat lengkap penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun ini,” kata Harun.

Harun berharap, lembaga pendidikan informal/nonformal untuk merespon kebijakan ini dengan memberikan kesempatan siswa putus sekolah untuk bergabung di lembaganya.

“Dengan program ini harapannya tidak ada lagi anak yang putus sekolah atau tidak sekolah. Semua harus kembali sekolah, baik formal, informal maupun nonformal,” ungkap Harun./*par