Gila, Dispendik Jatim Miliki Pejabat Paling Banyak Di Dunia

Saiful Rachman (Kadispendik Prov Jatim)

Saiful Rachman (Kadispendik Prov Jatim)

Jawa Timur, portal nasional – Mutasi dan Promosi dilingkungan pejabat pemerintahan provinsi jawa timur pada akhir tahun 2016 khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur layak mendapat perhatian serius dari Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, karena total pejabat yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini ada sekitar 40 pejabat esselon III dan ada sekitar 90 pejabat esselon IV yang banyak disebar di Cabang Dinas di seluruh daerah kabupaten/kota di jawa timur.

Menurut sumber yang bisa dipercaya, pembentukan 31 cabang dinas atau UPT (unit pelaksana teknis) tersebut ditujukan untuk mensukseskan pendidikan di jawa timur terkait pengelolahan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi dan dikonsentrasikan untuk menangani pembinaan.

“Tidak ada kantor, tidak ada staf, tidak ada ATK dan sarana atau prasarana lainnya layaknya kantor pemerintah. Semua UPT baru bisa dipastikan ‘ndompleng’ dikantor milik pemerintah provinsi dan juga sekolahan yang ada didaerah” kata sumber.

Sedang sumber yang lain yang bisa dipercaya juga, mengungkapkan, pembentukan 31 UPT sebagai cabang dinas pendidikan provinsi jawa timur bisa dipastikan membutuhkan budget anggaran yang besar. “Ini hanya permainan anggaran,” jelas sumber.

Yang menjadi permasalahan mengapa pusat seolah mendiamkan adanya SKPD yang memiliki 31 pejabat esselon III dan 62 esselon IV baru. Dan bisa dipastikan sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baru kali ini dinas pemerintahan memiliki pejabat dengan jumlah yang tergolong gila banyaknya.

“Satu SKPD dengan jumlah pejabat esselon III dan IV terbanyak didunia hanya ada di Indonesia tepatnya ya di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur,” ungkap sumber.

“Pusat tidak boleh mendiamkan dan harus segera melakukan tindakan sebelum sistim pemerintahan kedepan menjadi bubrah dan amburadul.

Saiful Rachman (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur) dan Soekarwo (Gubernur Jawa Timur) harus bertanggung jawab. Ini SKPD bukan partai politik yang harus memiliki DPW di setiap daerah kabupaten/kota,” kata sumber./*