Gerindra Ditutut Permintaan Maaf

gerindraSurabaya – Pengusiran rombongan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya yang mengikuti rapat paripurna dengan salah satu agenda perpanjangan Panitia Khusus Minuman Beralkohol (Pansus Mihol) oleh petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya rupanya berbuntut panjang.

Bahkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya Jawa Timur (Gerindra Jatim) secara khusus meminta kepada Aden Darmawan selaku Wakil Ketua DPRD Surabaya selaku pimpinan rapat paripurna maupun atas nama Fraksi Partai Gerindra DPRD Surabaya untuk meminta maaf kepada Ketua PCNU Kota Surabaya terkait perlakuan yang kurang sopan saat menghadiri rapat paripurna beberapa waktu.

“Saya minta Aden Darmawan atas nama pribadi maupun Wakil Ketua DPRD Surabaya untuk meminta maaf kepada Ketua PCNU Surabaya,” kata Anwar Sadad sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim.

“Ke depan, saya harapkan untuk selalu berkoordinasi dan satu garis dengan Nahdlatul Ulama dalam proses politik pengambilan keputusan-keputusan penting yang menyangkut pesoalan moralitas, budaya, lebih-lebih terhadap persoalan yang berkaitan dengan agama,” tambahnya.

“Saya minta kepada seluruh anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Surabaya untuk all out berada di belakang PCNU Surabaya dan ormas sosial keagamaan lainnya,” tegasnya.

“Fraksi Partai Gerindra harus menjadi benteng pertahanan upaya pengerusakan nilai-nilai agama, budaya, adat-istiadat di tengah-tengah masyarakat,” paparnya.

“Justru perpanjangan masa kerja Pansus itu menunjukkan bahwa DPRD Surabaya hendak menentang arus besar di masyarakat Surabaya yang menginginkan generasi muda pada khususnya dan masyarakat pada umumnya lebih terjaga moralnya dan terhindar dari pengaruh Mihol,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Rudi Tri Wahid Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Jawa Timur (Jatim), bahkan sangat menyayangkan pengusiran rombongan PCNU Surabaya untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Surabaya yang bersifat terbuka.

“Kalau sesuai prosedur dan paripurna bersifat terbuka untuk umum, harusnya rombongan PCNU Kota Surabaya tidak perlu diusir,” ungkapnya.

“Bahkan harusnya dihormati karena lembaga para kiai itu ingin mengawal kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Surabaya benar-benar sesuai aspirasi mayoritas warga Surabaya,” jelasnya.