Tindak Tegas Gerakan Anti Pancasila Dan Anti NKRI

Aksi 411, Gerakan anti Pancasila dan anti NKRI

Aksi 411, Gerakan anti Pancasila dan anti NKRI

Portal Nasional – Ketika dalam sebuah diskusi terbuka di tahun 2012 bertepatan dengan Hari Lahirnya Pancasila di Gedung Juang 45, dan saya berkebetulan jadi salahsatu narasumber, moderator meminta pendapat saya tentang pengibaran bendera Bintang Kejora oleh aktivis Organisasi Papua Merdeka dan tuntutan berdirinya Khilafah Islamiyah oleh Hizbut Tahrir Indonesia.
Lugas saya jawab, “penjarakan saja siapapun yang menggerakkan dan ikut mendukung aksi itu, bahkan sekalipun jika aksi itu diam-diam didukung elit politik di pusat”.

Saat itu, saya ‘menyundul’ Yorries Raweyay yang menyatakan bahwa pengibaran bendera OPM itu tidaklah masalah. Padahal bagaimana mungkin tidak masalah, karena bendera OPM adalah simbol ‘negara’, setidaknya itulah prinsip para penggeraknya. Pernyataan itu jelas mendukung semangat separatisme, dan menurut saya mesti ditumpas.

Jika kita mencermati para tokoh aksi kemarin itu, tak sulit untuk melihat, sekali lagi dengan telanjang, bagaimana sikap dan orientasi politik mereka terhadap Pancasila dan NKRI selama ini.

Banyak yang terlena dengan slogan (Bela Al-Qur’an dan Bela Islam) sehingga lupa bahwa aksi bela apapun tidak serta merta meruntuhkan konsensus nasional kebernegaraan kita. Dan kita juga tak boleh lupa, siapa penggerak dibalik seruan slogan itu.

Saya mengamati perjalanan beberapa penggerak aksi kemarin, diantaranya :

1. Bachtiar Nasir Ketua GNPF MUI (Sekjen MIUMI dibawah naungan Farid Akhmad Okbah, seorang radikal berpaham Wahhabi yang sangat anti NKRI);

2. Abu Djibril (Berpaham Wahhabi Ekstrim, ia mengirim anaknya menjadi Pasukan Al-Qaeda , pentolan Majelis Mujahidin Indonesia MMI); Ia berkali-kali secara terbuka menentang Pancasila dan NKRI. Anaknya yang satu lagi jadi tersangka kasus Bom JW Marriot dan Rizt Carlton.

3. Zaitun Rasmin Wakil Ketua GNPF-MUI (Ketua Umum DPP Wahdah Islamiyah, perpaham Wahhabi); anti pluralisme

4. Munarman, selaku panglima lapangan (orang yang pernah melakukan sumpah setia terhadap ISIS). Beberapa kali terlibat aksi kekerasan terhadap pihak yang toleran.

Dibelakang aksi mereka, tokoh-tokoh partai tertentu (Ikhwanul Muslimin cabang Indonesia); Hizbut Tahrir Indonesia, yang pastinya terkoneksi dengan gerakan khilafah internasional; tokoh-tokoh partai, yang partai nya justru mendukung pemerintah, tapi gerakan politiknya malah anti Jokowi; mereka sengaja tak muncul karena takut organisasinya dibubarkan kalau terjadi chaos dan anarkis; dan pastinya ada tokoh yang berperan sebagai sumbu utama.

Orang-orang diatas adalah orang yang paling getol menyuarakan Anti NKRI dan ingin menegakkan Khilafah di Negara ini, dengan cara merusak Ideologi Pancasila.
Tidaklah sulit sesungguhnya melacak portofolio orientasi dab gerakan politik mereka.

Yang membingungkan jika aparat keamanan terus saja membiarkan mereka terus mempropagandakan slogan anti Pancasila dan NKRI.

Tidakkah seharusnya mereka ditindak, bahasa halus dari ditumpas, jika menentang konsensus nasional yang dikobarkan lewat semangat Proklamasi 17 Agustus 1945?
Saya mendengar Panglima TNI menyatakan akan menumpas gerakan apapun yang menentang Pancasila dan NKRI.

Janganlah jadi perang slogan, karena penentangan mereka sudah bukan lagi semata slogan tapi sudah sering berwujud tindakan. Dan itu harus ditindak, kalau tak mau saya sebut ditumpas.

Mengganti Pancasila dan NKRI itu berarti mengganti dasar negara.

Kurma tak pernah membuat saya jadi seorang arab. Sama seperti menjadi seorang muslim tidak serta merta membuat saya jadi harus butuh negara Islam. Kurma, arab dan Islam tidaklah harus selalu diposisikan dan dijadikan satu./*