Ganti Rugi Pengadilan SESAT

penjaraJakarta – Peraturan Pemerintah (PP) nomor 27/1983 tentang Ganti Rugi Korban Pengadilan Sesat, pada akhirnya direvisi oleh pemerintah.

Seperti yang disampaikan Yasonna Laoli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM). Tidak seperti dulu, yang memakan waktu lama untuk mereka yang menjadi korban.

Masih kata Yasonna, hanya butuh waktu 14 hari dana untuk korban pengadilan sesat dicairkan. Untuk saat ini cukup menunjukan petikan putusan ke Kementrian Keuangan (Kemenkeu) guna mencairkan kompensasi uang salah tangkap dengan cara mengajukan gugatan terlebih dahulu ke pengadilan setempat.

Revisi PP nomor 27/1983 nantinya akan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) Presiden Republik Indonesia (RI) bulan 12/201.

Beberapa poin revisi PP nomor 27/1983 adalah

Korban ganti rugi salah tangkap peradilan sesat diganti Rp (rupiah) 500 ribu hingga Rp 100 juta, sebelumnya Rp 5 ribu hingga Rp 1 juta.

Korban korban peradilan sesat yang menyebabkan luka cacat diganti Rp 25 juta hingga Rp 100 juta, sebelumnya Rp 5 ribu hingga Rp 3 juta.

Korban ganti rugi peradilan sesat meninggal dunia diganti Rp 50 juta hingga Rp 600 juta, sebelumnya Rp 5 ribu hingga Rp 3 juta.