Form Dari KPK Belum Diterima Dewan

surat KPKSurabaya – Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menyurati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya terkait Pemberitahuan Kewajiban Pengisian Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Surat tersebut tertanggal 20/10/2014 lalu, namun pada kenyataannya baru diterima oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Surabaya pada tanggal 17/11/2014 kemarin.

Pengiriman surat ini dasar hukumnya mengacu pada Undang-Undang (UU) nomor 28 tahun 1999 revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) serta Surat Keputusan (SK) KPK nomor 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN.

“Surat dari KPK baru kami, meski suratnya tertanggal 20/10 lalu, dan sudah harus didistribusikan ke semua anggota, namun form isiannya yang belum ada, biasanya sudah sekalian dilampirkan,” kata Armuji Ketua DPRD Surabaya.

“Untuk dewan periode ini memang baru pertama, dan periode lalu tidak ada, yang dilaporkan adalah harta kekayaan yang dimiliki,” tambahnya.

“Yakni berupa harta bergerak dan harta tak bergerak, sejak menjabat dan pada akhir masa jabatan,” imbuhnya.

“Kalau saya tidak kaget menerima ini, karena saya sudah 2 kali mengisi dan ini untuk yang ketiga kalinya, tidak ada kesulitan kok untuk pengisiannya,” ujar Agustin Polianan Ketua Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

“Pokoknya semua harta yang kita punya wajib dilaporkan, ketika kita belum menjabat sampai nanti ketika masa jabatan berakhir,” ungkapnya.

Masih kata Agustin, surat dari KPK tersebut mempunyai batas waktu selama 20 hari sejak diterima untuk diisi. Dikarenakan terlambat menerima terlebih formnya juga belum ada. Sehingga 50 anggota legislatif surabaya tidak dapat melakukan pengisian form dari KPK.