Eksekutif Dan Legislatif Nyaris Kelahi

DPRDSurabaya – Dengar pendapat di Komisi A bidang Pemerintahan (Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya dengan agenda penertiban rumah warga di Medokan Semampir berlangsung panas.

Dengar pendapat tersebut berubah menjadi ajang debat dan nyaris adu fisik antara Armuji Ketua DPRD Surabaya dengan Irvan Widyanto Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya.

Semua berawal dari Armuji mengkritisi kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Terkait penggusuran rumah warga di atas aset Pemkot yang akan dipergunakan untuk perluasan makam.

Sebab penggusuran yang dilakukan kerap sekali tanpa disertai solusi menempatkan mereka di rumah susun terlebih dahulu.

“Sebelumnya warga keputih sampai sekarang belum ada realisasinya,” ungkap Armuji. “Kalau ditempat di Romokalisasri, mereka kerjanya di Keputih,” ujarnya.

Masih kata Armudji, semestinya Pemkot melibatkan kalangan dewan, sebelum melakukan penertiban.

Armuji menyampaikan, beberapa kasus sengketa lahan bisa diselesaikan dengan melibatkan kalangan dewan.

Selama ini dalam beberapa kali pertemuan di keluarahan dengan warga, legislatif sama sekali tidak pernah dilibatkan.

“Jangan tiba-tiba digusur, kemudian kalau sudah rata, baru cari solusinya, tidak mungkin,” tuturnya.

“Saya siap di depan masyarakat, DPRD akan membela rakyat, kita hadapi Satpol PP,” tegasnya.

“Mumpung ini ada ketua dewan, kita cari solusi konkrit, jangan tiba-tiba dihadang,” kata Irvan.

“Medokan Semampir dekat dengan rumah, sama sekali tidak diberi tahu,” kata Herlina Harsono Nyoto Ketua Komisi A DPRD Surabaya.

“Kalau Pemkot belum punya gambaan matang, jangan dilakukan,” terangnya. “Jangan pakai tes gusur 4 rumah dulu, kemudian berhenti,” pungkasnya.