Dukung Gugatan PKPU

M Soleh

M Soleh

Surabaya – Puluhan warga Surabaya menyampaikan dukungan terhadap M Sholeh pengacara yang menggugat Undang-Undang (UU) nomor 08 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Aspirasi sejumlah warga tersebut ditunjukkan dengan menyerahkan bukti dukungan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke Kantor Advokad M Sholeh.

Aprizaldi mengatakan, dukungan diberikan karena warga menganggap UU tersebut tidak memberi kesempatan kepada pasangan calon yang mendaftar untuk mengikuti pilkada. “Jika hanya ada 1 pasangan calon, maka sesuai UU KPU menunda Pilkada,” tambahnya.

Aprizaldi menegaskan, hak politik warga juga tak bisa digunakan ketika pilkada ditunda. Padahal menurutnya, dengan penundaan itu, menuimbulkan dampak pada pemerintahan.

“Pemerintah Kota (Pemkot) tidak mengambil kebijakan strategis, karena hanya dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Walikota,” terangnya.

Aprizaldi menambahkan, dukungan penggalangan KTP untuk menggugat UU nomor 08 tahun 2015 dilakukan secara spontan.

M Sholeh yang menerima dukungan warga untuk menggugat UU nomor 08 tahun 2015 menyatakan, dukungan tersebut akan disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dukungan warga itu menindaklanjuti gugatannya ke MK yang dilayangkan sebelumnya. Soleh mengungkapkan, gugatan ke MK dilakukan, karena ada kebuntuan hukum pada UU Pilkada yang mensyaratkan pasangan calon yang akan mengikuti pilkada minimal 2 pasangan calon.

“UU hanya menyatakan ketika tidak tercapai akan mememperpanjang masa pendaftaran selama 3 hari, setelah itu tidak ada solusi,” terangnya.

Masih kata Soleh, penundaan pilkada bertentangan dengan pasal 201 UU Pilkada. Isinya, kepala daerah yang masa jabatannya habis 2015 sampai semester pertama 2016, pelaksanaan pilkadanya bulan 12/2015. “Jadi, gak mungkin bisa ditunda,” singkatnya.

“Ketika hak itu tidak digunakan calon perseorangan, parpol atau gabungan parpol maka proses pilkada tetap jalan, dan bukan salah negara,” jelas Soleh.

Sholeh mengungkapkan, apabila gugatannnya dikabulkan akhir bulan 08 atau bulan 09 maka proses Pilkada bisa dilanjutkan. Tetapi sebaliknya, sepanjang belum ada keputusan MK, namun pasca masa perpanjangan pendaftaran berakhir dan KPU mengeluarkan ketetapan untuk menunda pilkada 2015 ke 2017, pihaknya akan melawan melalui jalur konstitusional ke MK.

“Prinsipnya UU mengalami kebuntuan tidak ada jaminan di tunda 2017, tidak digoyang lagi sampai kiamat tidak ada pilkada,” paparnya.

Ia menegaskan, Pilkada merupakan sarana politik demokrasi lokal 5 tahun sekali. pelaksanaan Pilkada telah dijamin oleh Undang-Undangan Dasar (UUD) 1945.