Dukung Beberapa Pencabutan Izin

Herlina Harsono Nyoto

Herlina Harsono Nyoto

Surabaya – Pesatnya laju investasi tidak akan terbendung, namun dengan adanya sistem maupun aturan yang selama ini menjadi kendala akan dihapus.

Komisi A bidang Pemerintahan (Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya memberikan signal positif terkait keputusan dari pemerintah pusat yang akan menghapus beberapa perizinan yang jelas-jelas menghambat investasi.

Izin yang akan dihapus diantaranya, izin gangguan (Hinder Ordinatie/HO), izin tempat usaha, izin prinsip untuk industri kecil dan menengah, izin lokasi serta juga izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

Herlina Harsono Njoto ketua Komisi A mengatakan, kebijakan itu akan mempermudah pertumbuhan usaha, mulai skala kecil, menengah hingga besar.

Masih kata Herlina, dirinya berharap kebijakan yang dikeluarkan tersebut harus detail, karena ada kekhawatiran menimbulkan dampak negatif pada masyarakat.

“Jangan sampai tidak ada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Amdal, jika mendirikan bangunan itu mengganggu hak dari masyarakat lainnya,” ungkapnya.

Herlina menyampaikan, untuk mencegah timbulnya dampak negatif, pemerintah menetapkan skala jenis usaha yang mendapatkan kemudahan itu sekaligus serta tahapannya seperti apa.

“Memang perlu pertimbangan dan aturan pengganti, jika ketentuan yang ada ditiadakan,” paparnya. “Ini akan meminimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelas Herlina.

Herlina menyakini Untuk di Surabaya sejauh ini iklim usaha sangat berkembang dengan baik, meskipun ada penerapan beberapa perizinan tersebut.