Dorong Agar Tidak Ditolak

Rio Pattiselanno

Rio Pattiselanno

Surabaya – Rancangan Peraturan Daerah Minuman Beralkohol (Raperda Mihol) yang telah diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur (Gub Jatim) berpeluang ditolak.

Sebelumnya Soekarwo Gub Jatim menyampaikan, kemungkinan pengecualian pelarangan Perda Mihol pada hotel bintang 4 dan bintang 5.

“Dalam Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 kewenangan Gubernur atas Perda dari Kabupaten atau Kota adalah menerima atau menolak, bukan lagi intervensi,” kata Rio Pattiselanno anggota Komisi B bidang Perekonomian (Eko) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Masih kata Rio, masyarakat perlu tahu perbedaan aturan di UU Pemerintahan Daerah (Pemda) sebelum dan sesudah UU nomor 23 tahun 2014.

Dalam UU sebelumnya, kewenangan Gubernur adalah intervensi. Dimana Gubernur bisa mengubah langsung ketentuan dalam Perda yang diajukan Kabupatenatau Kota.

“Tapi sekarang hanya setuju atau menolak, jika setuju beres jika menolak, ya, dikembalikan,” tambahnya.

Rio mengungkapkan, tugas Panitia Khusus (Pansus) mihol sudah selesai dengan terselenggaranya sidang paripurna pengesahan Perda.

“Tangan kami hanya sampai di sidang paripurna, dan sudah berhasil mengesahkan, bola sekarang ada di Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov),” terangnya.

“Sekarang tugas rekan-rekan yang dulu mendukung Perda Pelarangan Mihol untuk mendesak Gubernur agar menyetujuinya,” paparnya.

“Elemen Nahdlatul ‘Ulama (NU), Anshor, Muhamadiyah, Front Pembela Islam (FPI), dan terutama majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemarin mendukung kami membuat Perda, perlu menghadap Gubernur Soekarwo agar tidak menolak Perda ini,” paparnya.