Diyakini Kejari Melemah, KPK Harus Bertindak

Proyek Jalan MERR IIC

Proyek Jalan MERR IIC

Surabaya – Terkait adanya Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terjadi pada pembebasan lahan untuk proyek jalan Middle East Ring Road (MERR) II C yang ada di Kecamatan Gunung Anyar.

I Wayan Titip Sulaksana merupakan pakar hukum pidana Universita Airlangga (Unair) Surabaya sangat pesimis kasus tersebut terus berlanjut ke meja hakim.

Wayan menyakini, tim Kejari tidak serius dalam menangani kasus itu. Tidak tertutup kemungkinan dalam perkemabangannya nanti, dapat dipastikan tim penyidikan akan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Wayan mencontohkan kasus pelepasan aset milik PT Garam yang di SP3 oleh tim penyidik Kejaksaan tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim). Padahal dalam kasus itu sudah menetapkan tersangka, dan alasannya karena tidak cukup bukti untuk terus diproses ke persidangan.

Wayan menyampaikan, pasti ada dalang utama di balik kasus itu. Sebab, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kajari Surabaya hanyalah pejabat di level bawahan.

Bisa jadi Kepala Dinas (Kadis), Sekretaris (Sek) kota maupun Walikota Surabaya bisa terseret pada kasus korupsi MERR II C.

“Proyek itu ada Pimpinan Proyek (Pimpro), dan pimpro apa kata Kadis, Sekkota dan Walikota, itu seharusnya juga disidik, tapi lagi-lagi bergantung dari keseriusan kejaksaan,” sangsinya.

Dia meminta agar Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan atensi. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus membantu bahkan mengambil alih penanganan kasus itu.

Untuk kasus ini, Kejari Surabaya telah menetapkan Oli Faisol Satuan Tugas (Satgas) DPUBM Surabaya, Euis Darliana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DPUBM Surabaya bahkan juga Djoko Wiyono koordinator Satgas pembebasan tanah berinisial.

Pada proyek pembebasan lahan untuk jalan MERR II C di Gunung Anyar, ternyata menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya senilai Rp (rupiah) 30 miliar.