Diundang, 2 SKPD Menghindar

alimSurabaya – Meski Komisi C bidang Pebangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya setuju dengan sanksi black list.

Bahkan meminta agar sanksi diberlakukan juga kepada perseorangan yang terlibat, namun tetap mempertanyakan proses pemberlakuannya.

Sachirul Alim Anwar ketua Komisi C menekankan bahwa untuk pemberlakuan sanksi black list seharusnya melalui tahapan peringatan, dan berharap agar tahun depan bisa di minimalisir bahkan zero black list.

Erna Purnawati Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Bina Marga dan Pematusan Surabaya menjelaskan, bahwa pihaknya telah melakukan kajian yang cukup terkait sanksi black list yang telah diberikan kepada rekanan.

‚ÄúJumlah yang kami sanksi black list sekitar 20 bendera dan yang mendapatkan sanksi denda sekitar 60 bendera, kami sudah melakukan upaya,” tambahnya.

“Kajian dan pertimbangan yang cukup terkait sangsi yang kami jatuhkan, namun kami juga menyadari bahwa black list buat kami bukanlah prestasi, dan untuk sisa pekerjaan akan menjadi fokus Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan bila dimungkinkan akan dilakukan lelang ulang,” jawabnya.

Alim sempat mengungkapkan kekecewaannya pada Agus Imam Sonhaji kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) dan Eri Cahyadi Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Kadis CKTR) yang terkesan selalu menghindar dari setiap undangan rapat di Komisi C.

“Saya melihat Dinas PU hanya bersikap tegas pada saat akhir tahun, namun sebelumnya banyak saya dengar adanya sikap kompromi antara kontraktor, konsultan pengawas dan dinas,” tandas Reni anggota Komisi C.

“Kami meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memberikan pertimbangan dan kajian yang cukup, terkait aturan yang diberlakukan, karena saya merasa bahwa selama ini semua SKPD selalu dihantui rasa ketakutan dalam menjalankan semua kebijakannya,” jelas Agus Sudarsono anggota Komisi C.

Menanggapi seluruh komentar seluruh peserta hearing, Prof Sogar selaku pakar mengatakan bahwa sangsi black list merupakan langkah terakhir manakala memenuhi syarat-syarat pelanggarannya.

‚Äúsangsi black list bisa di jatuhkan kepada kontraktor yang tidak bersedia bertanda tangan kontrak alias kontraktor koboy, tidak bersedia tanda tangan kontrak, tidak bersedia tanda tangan STT-1 dan kepada kontraktor yang dianggap wanprestasi, namun jika persoalannya adalah kesiapan material pabrikan dan kondisi lapangan yang membuat kontraktor benar-benar kesulitan menyelesaikan tepat waktu, ini masuk kategori force majore artinya sangsi itu tidak layak untuk diberlakukan,‚ÄĚ jelas Prof Sogar.

Simon Lekatompessy wakil ketua Komisi C meminta kepada pemkot Surabaya untuk mencontoh Kementrian PU yang ditahun ini sama sekali tidak memberlakukan sangsi black list kepada kontraktor pelaksananya.

‚Äúkami berharap pemkot Surabaya bisa mencontoh PU ditingkat pusat yang berhasil menahan sangsi black list kepada seluruh rekanannya, karena bisa saja itu dilakukan dengan cara mencairkan terlebih dahulu dananya jika terkendala tutup akhir tahun,‚ÄĚ terang Simon.