Ditelikung Komisi B Marah-Marah

Erwin Tjahyadi

Erwin Tjahyadi

Surabaya – Merasa ditelikung oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Komisi B bidang Perekonomian (Eko) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mulai bersuara.

Semua itu terkait cara dari Pemkot Surabaya dalam menentukan Dewan Pengawas (Dewas), Badan Pengawas (Bawas) juga Direksi Perusahaan Umun Milik Daerah (BUMD) tanpa komunikasi.

Erwin Tjahyadi anggota Komisi B DPRD Surabaya menegaskan, akan memanggil Bagian Perekonomian serta juga Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan.

“Kalau memang kita dianggap mitra, ya, seharusnya diajak komunikasi,” kata Erwin. “Memang seleksi dilakukan oleh Pemkot,” tambahnya.

“Kalau sekarang, malah baru tahu siap nama-namanya ketika kita tanya,” ungkapnya. “Kita akan tanyakan, kenapa tiba-tiba sudah ditentukan pejabatnya,” paparnya.

Masih kata Erwin, ada beberapa catatan yang patut dikoreksi. Terlebih pada salah satu nama. Seperti Rusli Yusuf merupakan mantan anggota DPRD Surabaya periode 2009-2014.

“Apakah sudah mundur dari partai, kita juga tidak tahu dan standar profesionalnya seperti apa,” bebernya. “Jangan sampai semangat untuk memperbaiki kinerja BUMD jadi sia-sia kalau seleksinya tidak transparan. Mestinya kita diajak berkomunikasi,” terangnya.

Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) nomor 06 tahun 2008 tentang Perusahaan daerah Pasar Surya (PDPS). Bahwa Pemkot diperbolehkan memasang 5 orang pada Bawas.

Dengan rincian sebagai berikut, 2 orang dari Pemkot, 2 orang mewakili unsur profesional dan 1 perwakilan pedagang. Sedangkan Rusli Yusuf dan Agus Setiwan dari unsur profesional.