Disdag Koordinasi Dengan Satpol PP

pasarSurabaya – Menjelang penutupan terhadap beberapa pasar yang melanggar aturan.

Dinas Perdagangan (Disdag) Surabaya akan melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya.

Koordinasi tersebut guna memastikan penertiban pada 3 pasar ilegal setelah pembekuan surat Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) habis.

Beberapa pasar itu diantaranya Pasar Tanjungsari 74, Pasar Tanjungsari 36 dan Pasar Dupak Rukun 103 yang telah dibekukan pada tanggal 12/07/2017 lalu.

Arini Pakistyaningsih Kepala Disdag Surabaya menyampaikan, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Ada mekanisme yaitu tahapan masa 30 hari setelah pembekuan dan selanjutnya akan dicabut ijinnya.

Masih kata Arini, aturan ini memang tidak tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) juga Peraturan Wali Kota (Perwali), tapi keberadaanya melengkapi secara teknis.

“Maka setelah dibekukan kemudian dicabut ijinnya setelah 30 hari,” kata Arini.

“Berarti sudah resmi ditutup dan kita terbitkan bantuan penertiban (bantib),” tambhanya.

“Kita sudah komunikasi intens dengan Satpol PP dan sudah siap-siap,” tuturnya.

Arini mengatakan, saat ini Disdag masih memberikan waktu sesuai ketentuan agar pedagang yang dibekukan ijin pasarnya segera mempersiapkan diri karena masa 30 hari sudah berjalan.

Dirinya juga berharap pedagang bersiap-siap karena proses selanjutnya adalah pencabutan ijin disertai penertiban.

“Ya masih boleh beraktifitas sekarang,” jelasnya. “Namanya juga pedagang pasar dan melibatkan banyak orang supaya mereka bersiap-siap,” terangnya.

“Setelah itu yang kita cabut ijinnya dan ditertibkan tutup,” ujarnya.

Arini menerangkan, sampai saat ini belum melakukan pembahasan karena pasar tersebut statusnya swasta.

“Saat ini kita masih membahas soal prosedur penertiban pasar,” pungkasnya.