Dinas Pendidikan Provinsi Tidak Percayai Kelurahan

PPDB SMAN yang menolak SKTM yang dikeluarkan Kelurahan

PPDB SMAN yang menolak SKTM yang dikeluarkan Kelurahan

jawa timur, portal nasional – PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) SMAN untuk mitra warga miskin bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur hanya program pelengkap, hal ini dibuktikan dengan ketatnya sistim penerimaan calon siswa keluarga miskin yang ada di jawa timur.

Jika pada tahun tahun sebelumnya pihak sekolah negeri bisa menerima dan mpercayai SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan, kini semenjak SMAN/SMKN dikelolah oleh provinsi, SKTM hanya sekedar catatan bodong yang dikeluarkan oleh Kelurahan. Sebab yang diutamakan adanya kartu GAKIN/JAMKESMAS/KIP. Tanpa ada salah satu dari ke 3 kartu tersebut, SKTM tidak berfungsi.

Melihat permasalahan yang timbul, bisa dipastikan sistim pemerintahan yang di kelolah oleh pemerintah provinsi jawa timur terjadi permasalahan yang harus ditelusuri karena Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menolak dengan keras jalur mitra warga miskin yang tidak dilengkapi kartu Gakin/Jamkesmas/KIP.

Menilik pendataan Gakin/Jamkesmas/KIP, diragukan kebenarannya karena pencatatan warga miskin tidak dilakukan rutin dalam satu tahun sekali.

Hal yang menarik dalam PPDB SMAN kali ini adalah tidak adanya kepercayaan dari pemerintah provinsi jawa timur dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terhadap Kelurahan yang nota bene wakil pemerintah pusat yang berhubungan dan mengetahui langsung keberadaan masyarakat dalam mengeluarkan SKTM.

Beberapa guru di beberapa SMAN di surabaya mengatakan bahwa tidak semua warga miskin mengantongi Gakin/Jamkesmas/KIP.

“Seharusnya pemerintah provinsi lebih paham kalau dalam satu RT warga miskin yang tercatat memiliki kartu Gakin/Jamkesmas/KIP tidak lebih dari 5% dari warga miskin yang sebenarnya./*