Dikuasai Perorangan Lapor KPK

Erick Reginal Tahalele

Erick Reginal Tahalele

Surabaya – Tidak selesainya kasus Jalan Kenari yang dikuasai oleh pengusaha. Membuat anggota Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan (Hum Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya angkat bicara.

Bahkan Erick Reginal Tahalele anggota Komisi A mendesak melalui Walikota Surabaya melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengusut terjadinya korupsi sertifikat Jalan Kenari.

Erick mengakui, Komisi A sudah mendatangi kantor KPK beberapa waktu lalu. Intinya agar KPK segera menindaklanjuti pelaporan dari Walikota Surabaya karena itu menyangkut tanah aset negara.

“Kita inginkan masalah jalan Kenari tuntas dan kembali bisa difungsikan sebagai jalan umum,” terangnya.

Masih kata Erick, bahkan DPRD Surabaya dihadapan KPK sempat menyatakan untuk membantu memberikan data-data pendukung yang diperlukan untuk pengusutan kasus jalan Kenari.

“Itu karena Badan Pertanahan Negara (BPN) yang terkesan mengulur waktu dan enggan membatalkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Tunjungan Setral Perkasa (TSP),” jelasnya.