Diintimidasi Warga Lapor Dewan

Warga Lapor Setelah Adanya Intimidasi Dari Satpol PP

Warga Lapor Setelah Adanya Intimidasi Dari Satpol PP

Surabaya – Puluhan warga Dukuh Kupang yang selama ini menempati lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Perwakilan warga mengaku kerap mendapat intimidasi yang dibalut dengan operasi Yustisi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya.

“Operasi Yustisi dan penertiban bangunan liar itu konteksnya sangat berbeda, jadi kami mohon kejelasan dari Satpol PP yang selama terus menerus melakukan operasi Yustisi dilokasi warga Dukuh Kupang Gang tiga, karena sudah mulai dianggap meresahkan,” kata Januar merupakan kuasa hukum warga. (5/6/15)

Masih kata Januar, selama ini warga yang tinggal tidak pernah berulah, tidak ada riwayat kriminal. Padahal operasi itu dilakukan berdasarkan latar belakang kejadian dilokasi sebelumnya.

“Untuk itu kami meminta kepada Pemkot melalui dewan agar kembali mengkaji jalannya operasi yang tiba tiba berubah menjadi penertiban bangunan tak berijin,” tambahnya.

“Kehadiran anggota kami dilapangan berdasarkan pengaduan, dan pengaduan itu bisa tertulis maupun lisan, jadi bukan dalam rangka penertiban, artinya masih belum,” kata Dari sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian dan Operasional Satpol PP Surabaya.

Maria Theresia Ekawati Rahayu selaku Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya mengatakan, lahan yang saat ini ditempati oleh warga Dukuh Kupang gang 3 sampai ke kampus Universitas Wijaya Kusuma (UWK) adalah lahan milik Pemkot Surabaya dan sertifikatnya sudah di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Mendengar seluruh keluhan dan penejlasan dari pemkot Surabaya, Minu Latif anggota Komisi A asal PKB menyarankan agar warga yang menempati lahan mengajukan permohonan secara baik baik.

“Warga atau perwakilannya mengajukan permohonan kepada Pemkot surabaya dengan baik-baik, karena sertifikatnya sudah diterima pemkot dari BPN,” saran Minun Latif anggota Komisi A bidang Pemerintahan (Pem).

Hal senada juga disampaikan Herlina Harsono Nyoto ketua Komisi A dan mempertanyakan pada Pemkot Surabaya mengenai kemungkinan dikeluarkannya surat ijin tinggal bagi warga Dukuh Kupang gang 3.

Namun Siti Maryam angoota Komisi A asal FPDIP lebih menyoroti soal operasi Kipem yang sudah dianggap mengganggu ketenangan warga. “Kami meminta kepada Satpol PP maupun kepolisian Sektor (Polsek) Dukuh Pakis untuk tidak membuat operasi Kipem menjadi sesuatu yang mengganggu ketenangan warga,” ungkap Siti Maryam angoota Komisi A.

“Hendaknya dikaji terlebih dahulu apakah laporan itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, dan jangan langsung tertibkan, apalagi bersebelahan dengan kampus, jangan hanya karena punya kekuasaan lantas asal bertindak,” kritik Pertiwi Ayu Khrisna yang juga anggaot komisi A.