Didesak Buat Pakta Integritas

KBSSurabaya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mendesak Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) membuat pakta integritas. Nota perjanjian ini dibuat untuk menumbuhkan loyalitas diantara para pengelola taman konservasi.

Rusli Yusuf Ketua komisi B bidang Perekonomian (Eko) DPRD Surabaya menyampaikan, banyaknya hewan yang tewas belakangan ini sebagai bukti para pengelola belum memiliki loyalitas.

“Pihak manajemen harus membuat pakta integritas yang harus ditanda tangani oleh seluruh pegawai KBS,” tegasnya.

Masih kata Rusli, selain berguna untuk menumbuhkan loyalitas juga sebagai acuan memberikan sanksi kepada pegawai yang diketahui melanggar.

Usulan ini berkaca pada proses penyelidikan kematian Singa Afrika yang hingga saat ini masih belum selesai.

Dia meminta kepada tim penyidik dari Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya dan Kementerian Kehutanan (kemenhut) transparan dalam proses mengumpulkan bukti-bukti.

Indepedensi tim penyidik tanpa diintervensi oleh oknum sangat penting untuk menguak sebab kematian Singa yang hingga saat ini masih misterius.

Rusli menambahkan, pencarian fakta dibalik kematian Singa, tidak sulit. Pasalnya, hanya orang-orang tertentu yang bisa mendekat ke kandang Singa karena karakternya yang buas. Karena itu, saat ini tidak perlu tambahan tim penyidik seperti dari Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim).

Moch Machmud Ketua DPRD Surabaya mengatakan, banyaknya hewan yang mati karena konflik berkepanjangan internal pengelola. Sebab, pengelolaan seperti pola makan dan kondisi kandang sejauh ini cukup bagus.

Matinya satwa KBS karena ada campur tangan pihak-pihak tertentu yang tidak setuju KBS dikelola Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Machmud menilai Direktur PDTS KBS tidak tegas dalam mengatasi konflik. Diakuinya, hingga saat ini konflik antar pengelola masih belum teratasi.

“Banyaknya hewan tidak wajar itu ada otaknya, ada pembagian tugas diantara mereka,” paparnya.