Dewan Surabaya Siap Benturan Dengan KPK Dan Gubernur

Mobil Dinas

Mobil Dinas

Surabaya – Soekarwo Gubernur Jawa Timur (Jatim) melalui surat edaran yang telah ditanda tangani agar pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) serta anggota legislatif Jatim, tidak menggunakan mobil dinas (mobdin) untuk mudik lebaran.

“Kalau Gubernur sudah mengisntruksikan mestinya diikuti, Tapi kalau sampai sekarang belum ada surat edarannya saya tidak mau berinisiatif,” kata Moch Machmud Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

“Pemerintah Kota (Pemkot) sendiri tidak minta, kalau ada nanti pasti kita kandangkan,” tegasnya.

Junaidi Ketua Badan kehormatan (BK) DPRD Surabaya malah berseberangan dengan Moch Machmud, justru menghimbau kepada seluruh anggota dewan untuk tidak memakai mobil dinas selama libur lebaran.

Sigit Sugiharsono Kepala Inspektorat Surabaya mengatakan, meminta seluruh mobdin yang ada dikandangkan sebagaimana liburan tahun lalu. Meksipun hingga saat ini, Pemkot belum membuat surat edaran untuk larangan tersebut.

Pihaknya hanya bertugas memberikan sanksi bagi pajabat yang melanggar. Namun Sigit enggan menjawab. Namun dia beralasan, larangan penggunaan mobdin untuk mudik sudah sesuai dengan surat edaran Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Terlebih instruksi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penggunaan mobil dinas untuk kegiatan lain sudah termasuk penyalahgunaan fasilitas milik negara.