Dewan Minta Pengusaha Selesaikan Izin

Dengar Pendapat Di Komisi B

Dengar Pendapat Di Komisi B

Surabaya – Komisi B bidang Perekonomian (Eko) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mempertanyakan mengenai Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) termasuk Hinder Ordinantie (HO) dan kajian Sosial Ekonomi (Sosek) kepada seluruh pemilik toko modern yang ada di Surabaya.

Dari total keseluruhan 553 Indomart maupun Alfamart, 202 sudah menyelesaikan kajian sosek, untuk Alfamidi dari total 49, hanya 7 yang belum mengurus, sedangkan Rajawalimart dari 10 unit baru menyelesaikan 3 tempat.

Mazlan Mansyur Ketua komisi B DPRD Surabaya, menghimbau kepada pemilik toko modern untuk segera menyelesaikan soal perijinan agar tidak ada lagi penutupan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya.

“Kalau nanti pengelola sudah menyiapkan datanya kami akan langsung segera memanggil Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Surabaya, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya (PUCK) maupun Badan Lingkungan Hidup (BLH), agar bisa dijelaskan secara langsung ,” tambah Mazlan.

Untuk masalah kajian sosek, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih memberikan masa tenggang waktu selama 3 bulan untuk mengurusnya. Mengenai jarak antara toko modern dengan toko tradisional yang diharuskan 500 meter.

“Tapi jika masa tenggang waktu itu habis dan para pengelola tidak mengurusnya, berarti pemerintah berhak untuk menyegel toko itu,” tegasnya.

Masih kata Mazlan, pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemkot juga harus dipertanyakan. Jika para pengelola toko modern diperhambat untuk melakukan pengurusan ijin. Mazlan meminta kepada pengelola agar fokus dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 08 tahun 2014.