Dewan Minta Disdag Tindak Pasar Ilegal

Edi Rachmat

Edi Rachmat

Suabaya – Terkait permasalahan keberadaan pasar yang dianggap ilegal. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya meminta Dinas Perdagangan (Disdag) Surabaya harus menindak tegas.

“Kita harus tetap menjunjung tinggi aturan,” kata Edi Rachmat Sekretaris Komisi B bidang Perekonomian (Eko) DPRD Surabaya.

“Siapapun yang melanggar harus segera ditindak,” tambahnya. “Jadi, kami meminta kepada Dinas Perdagangan untuk selalu adil menindak Pasar Tanjungsari 36 dan 74 serta Pasar Dupak 103,” tuturnya.

Edi menyampaikan, penindakan terjadap Pasar Tanjungsari yang berujung pada pembekuan Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R).

Semua itu berawal dari protes paguyuban pedagang Pasar Induk Osowilangun Surabaya (PIOS).

“Mereka mengadukan sepinya PIOS beberapa tahun terakhir ini,” ungkapnya.

Kemudian Komisi B DPRD Surabaya memanggil paguyuban pedagang PIOS, Disdag, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Bagian Hukum (Bagkum) Surabaya.

Muh Soltoni Kepala Seksi (Kasie) Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan (Disperdag) Surabaya menjelaskan bahwa Pasar Tanjungsari 36 dan 74 serta Pasar Dupak Rukun 103 melakukan pelanggaran.

“Kami pun menanyakan apa tindakan Disdag terhadap pelanggaran itu,” tanya Edi. “Sultoni yang ikut dengar pendapat waktu itu akan segera mengeluarkan surat peringatan,” ujarnya.

“Maka wajib dong Dinas Perdagangan mengeluarkan surat peringatan,” tegasnya.

Selain itu, pedagang PIOS juga menjelaskan asal muasalnya hingga akhirnya membuka stand di PIOS.

Pada saat itu, Pemkot Surabaya menertibkan semua pasar grosir yang ada di dalam kota dan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Solusinya, Pemkot mengarahkan untuk pindah ke Jemundo atau PIOS yang peruntukannya untuk pasar grosir.

Setelah tenang berdagang di Jemundo dan PIOS. Munculah pasar grosir di dalam kota yang tak berijin maupun perijinannya tidak sesuai.

Hal inilah yang membuat pedagang PIOS kecewa dan meminta kepada Dinas Perdagangan untuk adil menindak pasar grosir yang ilegal itu.

Akhirnya Disdag mengeluarkan Surat Peringatan (SP) 1, ke 2 hingga ke 3 namun tidak direspon sama sekali. Kemudian Disdag mengeluarkan surat pembekuan IUP2R.

Masih kata Edi, dalam hal Komisi B hanya menjunjung tinggi Peraturan Daerah (Perda) dan tidak ada alasan lain.

Bahkan Edi meminta ke Disdag untuk selalu adil dan tegas menindak pasar-pasar yang tidak mengantongi ijin atau tidak sesuai dengan peruntukannya.