Dewan Emosi, Layanan BPJS Berantakan

BPJSSurabaya – Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Kesehatan membuat kalangan legislator surabaya naik pitam.

Bahkan Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya akan mengembalikan kartu layanan kelas satu dan dianggap tidak tidak berguna. Padahal Dana BPJS Kesehatan diambil dari gaji. Semua itu terkuak, ketika legislator surabaya sangat kesulitan mendapatkan pelayanan BPJS, apalagi masyarakat biasa.

Parahnya lagi, salah seorang anggota dewan mengaku bingung harus merujuk ke tempat layanan kesehatan mana, manakala kondisinya emergency dan saar hari libur. sebab, tidak satupun tempat layanan kesehatan rujukan BPJS yang bisa menerima.

“Kami ini bayar, tidak gratis, kami butuh kejelasan soal ini, dan jangan sampai masyarakat kami juga mengalami hal yang sama terutama yang tidak mampu,” kata Anugerah Aryadi anggota Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) yang ikut bergabung.

“Jika sudah menyangkut soal layanan kesehatan, itu sudah diluar tanggung jawab kami, karena hal itu menjadi ranah tempat layanan kesehatan di bawah kementerian Kesehatan (Kemenkes),” kata Pujo selaku perwakilan BPJS Surabaya.

“Tetapi kami sudah melakukan pembayaran secara rutin dalam setiap bulannya kepada sejumlah tempat layanan kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS secar tetap, baik pasien dalam kondisi sakit ataupun sehat,” jawabnya.

Pujo menambahkan, menyangkut soal obat, standar obat yang diberikan adalah formula hasil konversi nasional. “tetapi jika ada kebutuhan obat peserta BPJS diluar itu, dan telah mendapatkan rekomendasi maka Rumah Sakit (RS) harus memberikan obat formula itu, dan menjadi resiko RS itu sediri, artinya tidak boleh ditagihkan ke pasien,” terangnya.

“Saya mendapat kesan jika BPJS sengaja mencari keuntungan dengan cara membuat stres pasien dengan terpaksan mengambil solusi jalur berobat yang tetap membayar, dengan demikian BPJS lolos dari klim,” tandas Fatchul Muid Sekretaris Komisi D.

“Karena banyak kasus pasien harus membayar dulu sebelum mendapatkan pelayanan RS dengan BPJS, dan hal ini kami alami sendiri,” ungkapnya.

“Kerjasama dengan BPJS memang telah dilakukan ketiga kalinya, tetapi masih belum ada perubahan yang signifikan,” kata Windorini Perwakilan Asosiasi RS.

“Demikian dengan ketersediaan obat formula, yang selama ini stoknya selalu disedot secara total oleh RS pemerintah, sehingga swasta tidak kebagian, karena produsennya memang terbatas,” jelasnya.

Windorini menyampaikan, untuk keberadaan RS swasta, pihaknya mempunyai kewajiban yang harus di tanggung sendiri. Sehingga sebagai tempat usaha juga harus menyeimbangkan semuanya.

Dampaknya, tidak sedikit RS swasta yang meminta pembayaran dimuka kepada pasien dalam rangka survival RS, sehingga sikap ini dianggap wajar.

Juanedi Wakil Ketua Komisi Surabaya meminta agar segera meninjau ulang sejumlah tempat layanan kesehatan seperti RS, klinik atau tempat yang lain.

Hingga saat ini belum bersedia bekerjasama dengan BPJS, karena kondisin ini menyangkut pelayanan kesehatan seluruh masyarakat Surabaya.

“Kami tidak bisa menerima alasan jika RS swasta merasa belum siap atau alasan apapun untuk bekerja sama dengan BPJS hanya karena faktor keseimbangan keuangan dan lain sebagainya,” paparnya.

“Jika tidak mau bekerjasama dengan BPJS, kami minta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk meninjau ulang perijinannya, bila perlu ditutup dulu untuk sementara,” ancamnya.