Dewan Dukung Langkah OPP

Masduki Toha

Masduki Toha

Surabaya – Gebrakan pemberantasan pungutan liar (pungli) secara menyeluruh. Terlebih pada sektor pelayanan publik rupanya mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Masduki Toha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya juga mendukung langkah pemerintah pusat dalam memberantas Pungli.

Masduki mengatakan, berdasar temuan dari Ombudsmen Republik Indonesia (ORI) di Surabaya bahwa praktek pungli yang sering meresahkan masyarakat terjadi pada tingkat Kelurahan serta Kecamatan.

Masih kata Masduki, beberapa praktek pungli yang kerap dikeluhkan warga. Seperti mengurus pernikahan, pertanahan dan sebagainya “Ini harus diakhiri,” tegasnya.

Masduki menyampaikan, untuk mencegah terjadinya praktek Pungli. Dirinya sepakat bila Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membentuk sistem pengawasan melekat (waskat) di bawah kendali Bagian Pemerintahan maupun Asisten Sekota seperti yang diberlakukan di era Orde Baru (Orba).

Masduki juga meminta pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memberikan contoh yang baik dalam memberikan pelayanan.

Sebab hingga saat ini terutama mengenai perizinan, masih ada keluhan tertang panjangnya birokrasi yang berpotensi terjadinya praktek pungli.

“Mudah-mudahan dengan adanya kebijakan Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) bisa menjadi cambuk dalam melayani masyarakat serta tidak meminta imbalan dari masyarakat,” pungkasnya.