Dewan Dapat Imunitas

Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas

Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas

Bandung – Telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang Undang (UU) nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) tepatnya pasal 245.

Keputusan MK yang menyetujui penegak hukum yang akan melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPR dan DPD terlebih dahulu harus mendapat izin dari Presiden. Mulai mendapat reaksi dai berbagai kalangan masyarakat.

“Ini sama saja bahwa mereka itu, para kalangan legislator diberi imunitas,” kata Deden. “Sudah jelas sekali, mereka sangat ketakutan sehingga berbagai cara untuk melumpuhkan penegakan hukum di Idonesia,” tambahnya.

“Dengan meminta persetujuan dari pemegang kebijakan negara ini, maka peluang untuk menghilangkan barang bukti, jejak kejahatannya akan hilang, dan itu sangat merugikan para aparat penegak hukum,” kata Ryan.

“Tidak tertutup kemungkinan, ini penjegalan terhadap penegak hukum sehingga tidak bisa melakukan gerak cepat, pada akhirnya nanti aparat penegak hukum akan dibenturkan pada masyarakat, dan itu pasti terjadi,” terangnya.

“Penegak hukum telah dibuat seperti macan ompong dan itu nyata, sudah terjadi, penegak hukum dibuat tajam kebawah tumpul ke atas, ini bukan isapan jempol, sangat nyata sekali,” kata Rio.