Desak Disdag Cabut Izin Pasar

Edi Rachmat

Edi Rachmat

Surabaya – Meskipun Dinas Perdagangan (Disdag) Surabaya telah membekukan izin. Namun Disdag hingga kini masih belum menghentikan untuk operasional pada pasar Tanjungsari 36, pasar Tanjungsari 74 dan pasar Dupak Rukun 103.

3 pasar tersebut oleh Disdag Surabaya diberi waktu selama 30 hari untuk mentaati peraturan yang ada. Bila toleransi itu tidak diindahkan maka Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) akan dicabut.

Arini Pakistyaningsih Kepala Diadag Surabaya memastikan surat pembekuan IUP2R itu sudah dilayangkan sejak tanggal 12/07/2017.

Pada tanggal itu, sudah masuk jatuh tempo sejak dilayangkannya surat peringatan tiga (SP-3) pada tanggal 30/05/2017.

“Surat pembekuannya tertanggal 12 Juli 2017, karena sesuai jatuh temponya,” kata Arini. “Itu sudah ditandatangani sebelum dengar pendapat,” tambahnya.

Masih kata Arini, setelah pasar grosir ilegal itu dibekukan. Maka proses selanjutnya adalah pencabutan IUP2R dan penutupan pasar rakyat melalui penyegelan.

Arini menambahkan, dirinya mengikuti tahapan-tahapan yang sudah diatur di dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 01 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Pasar Rakyat dan Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 54 tahun 2015 tentang tata cara pengenaan sanksi adminitratif pelanggaran Perda.

Arini mengklaim tenggat waktu 30 hari, sebelum proses pencabutan izin dilaksanan itu diatur dalam Standart Operation Procedur (SOP) Disdag Surabaya.

Edi Rachmat Sekretaris Komisi B bidang Perekonomian (Eko) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya angkat bicara.

“Menurut saya, Perwali tidak mengatur itu,” kata Edi. “Setelah pembekuan langsung pencabutan,” terangnya.

“Terbitkan bantuan penertiban (bantip) ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk dilakukan penutupan,” tegasnya.