Depas Cacat Hukum, Dilaporkan PD Ke PTUN

PDAMSurabaya – Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) nomor 02 tahun 2009 tentang struktural jabatan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya yang merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 02 tahun 2007, maka keberadaan anggota Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Surabaya yang kini diketuai oleh Arifin Hamid adalah cacat hukum karena tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.

Akibatnya, seluruh produk hukum yang dihasilkan oleh Dewas PDAM saat ini juga batal demi hukum, mulai dari pengangkatan sejumlah posisi Direktur (Dir) termasuk produk kebijakan berupa program pelayanan pembayaran online yang kini sedang gencar di sosialisasikan.

Hal ini sudah pernah diingatkan Ali Musyafak, Ketua Dewan Pelanggan (DP) Surabaya, agar Walikota Surabaya segera menganulir pengangkatan dewan pengawas yang kemudian ditindak lanjuti dengan pengangkatan sejumlah Direktur di PDAM Surya Sembada Surabaya, namun tidak pernah diindahkan.

Sehingga Ali memutuskan untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN). Ternyata gugatan Ali Musyafak dikabulkan dan kini telah dikeluarkan putusan yang bersifat inkrah, agar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera membubarkan Dewas dan diikuti dengan mencopot siapa saja yang mengisi posisi jabatan Direktur di PDAM, karena diputuskan sebagai produk cacat hukum.

Upaya Pemkot Surabaya untuk melakukan banding terhadap gugatan Ali Musyafak sebagai Ketua DP Surabaya ternyata tidak dikabulkan, sehingga PTUN berkewajiban untuk segera mengeksekusi putusannya.

“Seharusnya PDAM sudah tidak boleh lagi mengeluarkan anggaran untuk gaji dan tunjangan dewan pengawas dan 3 direktur yakni Direktur Utama (Dirut), Direktur Keuangan (Dirkeu) dan Direktur Pelayanan (Dir Layanan), karena nantinya akan bisa menjadi bahan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” terang Ali.

Perlu diketahui, pendapatan Ketua DP PDAM Surabaya mencapai puluhan juta setiap bulannya, disamping gaji pokok. Ketua DP juga mendapatkan tambahan honor dari jasa produksi yang nilainya 60 persen dari Dirut, sementara yang berstatus anggota mendapatkan 40 persen.

Bahkan juga adanya data laporan keuangan ganda yang dimilik oleh PDAM Surya Sembada Surabaya yakni laporan rekening dan laporan pelanggan. Bahkan keberadaan pembayaran online yang dikatakannya telah menyalahi Undang-Undang (UU) tidak tertuup kemungkinan berakibat pada penyimpangan penggunaan anggaran dana Asper yang nilai mencapai Rp (rupiah) 3 hingga 6 miliar mulai bulan 07 hingga 08 tahun 2013.