Daop 8 Tanpa Koordinasi

bongkaranSurabaya – Pembongkaran beberapa rumah yang ada di kalimas oleh Perusahaan Terbatas Kereta Api Indonesia Daerah Operasional (PT KAI Daop) 8 Surabaya beberapa waktu lalu berbuntut panjang.

Dari hasil konsultasi Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan (Hum Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya ke beberapa instansi memunculkan fakta baru.

“Rapat ini hanya internal, hanya warga Kalimas dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan tidak mengundang PT KAI,” kata Alfan Khusaeri Wakil Ketua (Waket) Komisi A.

“Hasil klarifikasi dari beberapa instansi diantarnya, PT KAI pusat, Direktorat Jenderal Perhubungan (Ditjen Hub) serta Komisi VI membidang Badan Usaha Milik Negera (BUMN) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI),” tambahnya.

Masih kata Alfan, di Kalimas tidak ada program rel ganda yang ada untuk program logistik nasional KA barang seperti yang diungkapkan Bambang Drajat Kepala Logistik Sarana dan Prasarana Ditjen KA.

Alfan menambahkan, berdasarkan konsultasi di Komisi VI DPR RI untuk segera dibuatkan kronologi kejadian yang kemudian diserahkan ke DPR RI. Hingga berita ini diturunkan dengar pendapat masih berlangsung.