Danah Hibah Pengamanan Pada Polisi Dan TNI

Pilkada Surabaya

Pilkada Surabaya

Surabaya – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya yang akan diselenggarakan tahun 2015 mendatang. Komisi A Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan (Hum Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mengundang beberapa instansi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terkait.

Pertemuan tersebut mengenai anggaran yang akan diserahkan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya mencapai Rp (rupiah) 92,5 miliar seperti yang disampaikan Sumarno Kepala Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat dan Politik (Bakesbang Limaspol) Surabaya.

“Itu memang masih dalam pembahasan, yang di Kepolisian Kota Besar (Polrestabes) ada Rp 10 miliar, Polrestabes perak Rp 3 miliar, KPU Rp 71 miliar dan Panwas Rp 5 miliar secara keseluruhan anggaran adalah Rp 92,5 miliar, itu hibah,” tambahnya.

Marno menambahkan, bahwa pengajuan proposal tersebut yang mengajukan dari KPU dan Kepolisian. KPU yang menyelenggarakan Pilkada dan Pememrintah Daerah (Pemda) hanya pada pembiayaan yang dananya berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapan Daerah (APBD).

Sedangkan Anugrah Ariyadi Wakil Ketua Komisi A bidang Hum Pem DPRD Surabaya mengungkapkan, Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengajukan usulan terkait anggaran pengamanan terhadap Pemkot Surabaya.

“Dan oleh tim anggaran dianggarkan, kemudian oleh Komisi A yang lama juga sudah dibahas,” ungkapnya. “Tetapi bom waktu ada pada kita, dan tanggung jawab,” terangnya. “Temen-temen itu sebagai petugas, tugasnya mengamankan, dan itu sudah dapat honor dan gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” jelasnya.

“Ketika kita ada hajatan Pilkada, mereka minta dana anggaran, padahal itu tugas mereka,” paparnya. “Semua it harus ada dasar hukumnya, saya tidak ingin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi kita,” tambahnya.

“Awalnya ada KPK di gedung Grahadi, yang dihadiri bidang pencegahan KPK, saya hadir, dan yang ada disitu supaya berhati-hati untuk menyetujui anggaran APBD ini, kalau memang sesuatu yang tidak perlu dikeluarkan dan dasar hukumny belum jelas, jangan disetujui,” pungkasnya.

“Kalau ada kesempatan kita akan konsultasikan, bila perlu kita ke Markas Besar Kepolisian Republik Indoensia (Mabes Polri) untuk konsultasi, Kapolres mengajukan anggaran ini apa juga sepengetahuan Mabes Polri,” tanyanya.