Dana Bos Cair, Usia SD/SMP Tidak Ada Yang Tidak Sekolah

Harun, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Harun, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Jawa Timur – Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur kembali menyalurkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pelaksanaan triwulan akhir (ke-4) tahun 2014. Bantuan yang disalurkan untuk jenjang SD/SDLB sebesar Rp 438,161 miliar untuk 19.451 lembaga dengan sasaran 3.021.804 siswa dan jenjang SMP/SMPLB/SATAP sebesar Rp 244 miliar untuk 4.431 lembaga dengan sasaran 1.374.653 siswa.

Menurut Harun, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dana BOS sudah disalurkan dan diterima oleh seluruh sekolah di Jawa Timur. Namun Harun mengakui masih ada beberapa sekolah yang belim bisa menerima BOS tersebut.

“Secara menyeluruh kami telah menyalurkan dana BOS ini dan telah diterima oleh seluruh sekolah di Jawa Timur, kecuali beberapa sekolah yang terlambat mengajukan berkas ke Dinas,” kata Harun.

Harun mengatakan, dengan pencairan ini, tidak ada lagi siswa di Jawa Timur yang usia SD dan SMP sederajat yang tidak sekolah.

Beberapa sekolah yang terlambat mendapatkan penyaluran dana BOS triwulan IV tersebar di 23 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Untuk jenjang SD sebanyak 34 lembaga dengan 3.145 siswa dengan nilai anggaran sebesar Rp 1,824 miliar. Sedang pada jenjang SMP ada 68 lembaga dengan sasaran 8.336 siswa dengan nilai anggaran sebesar Rp 5,918 miliar. “Ini tidak ada masalah karena anggaran tetap disalurkan pada minggu kedua bulan ini,” jelasnya.

Harun menegaskan, anggaran BOS ini tidak lagi terpotong untuk pembelian buku Kurikulum 2013. Oleh sebab itu, sekolah diminta mengalokasikan dana sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. “Sesuai petunjuk teknis, BOS bisa dipakai untuk memenuhi 13 komponen. Jangan menyalahi aturan,” terang Harun.

Menurut Sucipto, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menambahkan, seluruh sekolah penerima BOS wajib melaporkan pertanggungjawabannya secara online melalui sistem yang disediakan oleh Kemendikbud RI. “Dinas Pendidikan Jawa Timur secara intensif telah melaksanakan pelatihan dan pendampingan penyusunan BOS. Jadi tidak ada masalah dalam penyampaian pertanggung jawaban yang dilakukan secara online,” ungkap Sucipto./*par