CSR Dikemas Hibah

Gedung DPRD Surabaya

Gedung DPRD Surabaya

Surabaya РBeberapa waktu lalu Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Pansus Raperda) inisiatif Coorporate Sosial Responsibilty (CSR) mengundang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya.

Sebelumnya, Pansus Raperda CSR juga mengundang pihak pemberi CSR yakni dari kalangan swasta (perusahaan).

“Karena yang selama ini kami dengar, bahwa pemberian bantuan itu berupa CSR,” kata Rio Pattiselanno Sekretaris Pansus Raperda CSR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.¬†“Bukan pemberian hibah perusahaan,” tambahnya.

“Nantinya, jangan sampai setelah Raperda ini dirumuskan, yang muncul malah rekam digital tentang CSR, yang diterima Pemkot,” terangnya.

Seperti pembangunan proyek underpass di bundaran Jalan Mayor Jenderal (Mayjen) Sungkono merupakan CSR yang anggaranya sebesar Rp (rupiah) 47 miliar.

Rio meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menyertakan data mengenai pemberian bantuan dari swasta yang selama ini sudah terlaksana.

“Biar nanti Pansus bisa merumuskan secara benar tentang Raperda CSR ini,” ungkap Rio.

“Pansus ini biar bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penerima bantuan sosial dari perusahaan secara langsung yakni masyarakat,” tegasnya.

Vanda Kepala Seksi (Kasi) Kerja sama Pemkot Surabaya langsung membantah terkait penerimaan CSR dan menyatakan penerimaan dalam dalam bentuk hibah.

“Selama ini yang diajukan oleh Pemkot ke perusahaan adalah bantuan hibah bukan CSR,” sanggah Vanda.

“Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2012, terkait dengan reklame atau iklan, apakah harus ditarik pajak dari pemberian hibah, Atas dasar PP nomor 02 tahun 2012 tentang pemberian hibah tidak dikenakan pajak reklame,” terangnya.

Ira Tursilowati Bagian Hukum (Bagkum) Pemkot Surabaya menerangkan, tanggung jawab perusahaan dalam memelihara lingkungan dituangkan dalam bantuan pemberian CSR pada masyarakat.

“UU nomor 40 tahun 2007, pemberian CSR harus jelas tentang pengaturannya,” urainya. “Terkait sanksi bila perusahaan tidak memberikan CSR itu sendiri tidak ada,” tuturnya.

Achmad Zakaria anggota Pansus Raperda CSR membuka tabir yang dipandang keliru oleh Pemkot Surabaya.

“Memang bantuan yang diberikan oleh perusahaan berupa CSR, akan tetapi yang diminta Pemkot pengajuannya adalah hibah,” kata Zakaria. “Sebetulnya dana yang dikeluarkan itu adalah dana CSR,” ungkapnya.