Kacau Balau Program Kesehatan Masyarakat Marginal

bakSurabaya – Pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kembali dikeluhkan oleh beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya. Salah satunya seperti disampaikan Baktiono Ketua Komisi D bidang pendidikan dan kesra DPRD Surabaya.

“Sampai saat ini, saya masih meneria banyak keluhan dari warga, terus apa saja yang dilakukan Dinas kesehatan (Dinkes) selama ini,” kata Baktiono.

Masih kata Baktiono, sebagai program yang baru diberlakukan tahun ini, sebenarnya sangat wajar jika ditemukan beberapa kendala. Namun hal itu menjadi masalah, manakala masih banyak keluhan yang disampaikan masyarakat hingga saat ini.

“Dalam dengar pendapat kali ini saya memang sengaja mengundang beberapa instansi terkait, biar semua jelas dimana kendalanya,” tandasnya.

Ninuk Irmawati Siwi Pertami yang juga anggota Komisi D DPRD Surabaya juga mengaku heran dengan pelayanan petugas dilapangan. Ninuk menyebutkan, dari laporan yang disampaikan warga, tidak sedikit pihak kelurahan yang menolak memberikan surat rekomendasi.

Ninuk menambahkan, pelayanan yang diberikan pihak Kelurahan kepada calon pasien. Sebab dari informasi yang ia terima, tidak sedikit pihak Kelurahan yang enggan membuatkan surat rekomendasi berupa Surat Keterangan Miskin (SKM).

“Sebelum memegang BPJS, SKM masih dibolehkan, tapi kenapa warga malah dipersulit,” kritiknya. “Katanya pelayanan yang diberikan siap buka 2 kali 24 jam, terus mana bukjtinya,” tanya.

Begitu juga dengan obat yang diberikan, selama BPJS berlangsung pasien hanya dikasih obat yang harganya relatif murah. Itupun harus diambil di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), bukan di Rumah Sakit (RS) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya seperti biasanya. “Semenjak adanya BPJS ini, warga semakin dipersulit,” ungkap Ninuk.

Febria Rachmanita Kepala Dinkes Surabaya menyatakan, diawal pelaksanaan BPJS masih ditemukan beberapa kendala. Khususnya bagi warga yang sebelumnya pemegang Asuransi Kesehatan (Askes).

Sementara terkait obat yang sebelumnya bisa didapatkan warga, memang sejak pertengahan bulan 02/2014 lalu sengaja didistribusikan ke Puskesmas. “Kalau untuk SKM, sampai sekarang masih berlaku,” elaknya.

Tidak hanya itu, Febria juga mengaku telah menggelar koordinasi secara bertahap dengan beberapa pihak terkait seperti Kepala Puskesmas, dokter, perawat serta instansi kesehatan dalam mensuskseskan program BPJS.

“sosialisasi yang kita lakuakn memang belum merata, tapi setiap masukan yang masuk pasti akan kita konfirmasi,” pungkasnya.