Cabut Permendagri Nomor 05

Adi Sutarwijono

Adi Sutarwijono

Surabaya – Komisi A bidang Pemerintahan (Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mendorong supaya Pemerintah Pusat (pempus) mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 05 tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyaratan.

Seperti yang disampaikan Adi Sutarwijono Wakil Ketua Komisi A. Aturan tersebut mengancam kebebasan masyarakat untuk menjadi anggota partai politik (parpol).

“Dalam aturan tersebut ada ketentuan bahwa pengurus Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan juga Karang Taruna (Kartar) dilarang menjadi anggota parpol,” ungkapnya.

Adi menambahkan, apabila ketentuan tersebut tetap dilaksanakan. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyusunan Pembentukan LKMK dan RT RW yang sudah masuk Program Legislatif Daerah (prolegda) tahun 2016 pembahasannya akan terhenti.

Masih kata Adi, Raperda tersebut diperlukan karena aturan itu kemungkinan mengatur hubungan lurah dengan RT dan RW serta menjadi payung hukum bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menyusun program yang berbasis anggaran untuk RT dan RW.

Jika ketentuan dalam Raperda memuat larangan pengurus RT, RW, Kartar dan PKK menjadi anggota parpol. Maka ribuan pengurus RT, RW juga ormas lainnya kehilangan hak politiknya.

“Di Surabaya ada 11.400 RT dan RW. jika satu RW ada 10 pengurus berarti ada 110 ribu orang kehilangan hak politik,” terangnya.

“UU nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi landasan Permendagri sudah dihapus, dan lagi menjadi anggota parpol dijamin UU HAM dan Parpol,” paparnya.

Adi menyampaikan, dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan pengganti UU nomor 32 tahun 2004, juga belum ada penjabaran secara teknis soal larangan itu.

Adi menegaskan, Permendagri nomor 05 tahun 2007 akan menjadi problem hukum dalam pembahasan Raperda. “Seperti buah simalakama, kecuali Permendagri itu dicabut,” jelasnya.