Buruh Tolak RPP

buruhSurabaya – 1 tahun kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) Presiden Republik Indonesia dan Jusuf Kalla (JK) Wakil Presiden Republik Indonesia terjadi unjuk rasa diberbagai daerah.

Ribuan buruh dari berbagai elemen mendatangi gedung Negara Grahadi. Mereka menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan yang akan disahkan oleh pemerintah.

Mereka menyatakan RPP Pengupahan telah melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tidak hanya itu, RPP Pengupahan juga melanggar UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Sistem perhitungan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2016 denan UMK tahun 2015 ditambah dari prosentase inflasi dan alfa pertumbhan ekonomi.

Dirasa sangat tidak tepat bahkan cenderung menjerumuskan kehidupan buruh kejurang kemiskinan. Hingga dipublikasikan aksi unjuk rasa masih berlangsung.