BUMN Langgar Aturan Pemerintah

perkebunan plasma

perkebunan plasma

Padang –¬†Temuan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang yang disampaikan pada peringatan Hari Buruh Internasional, Sejak tahun 2013 hingga awal 2014, telah terjadi 22 kasus pelanggaran hak buruh. Pelanggaran hak buruh terbesar terjadi pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dari 22 kasus itu, rinciannya kasus PHK sepihak 9 kasus, pelanggaran status dan upah buruh 6 kasus, kecelakaan kerja 3 kasus, mutasi 2 kasus dan jaminan sosial serta outsourcing masing-masing 1 kasus. Jumlah korban mencapai 641 orang.

Dalam jumpa pers, Yuhendra Rahmat Putra, Divisi Penanganan Kasus LBH Padang mengungkapkan jumlah korban terkait status upah 363 orang, outsourcing 69 orang, PHK 42 orang, mutasi 13 orang, kecelakaan kerja 3 orang dan jaminan sosial 1 orang.

LBH juga menyorot adanya praktik perbudakan yang dilakukan salah satu BUMN berkedudukan di Jambi dan memiliki cabang di Kecamatan Kinali Pasaman Barat. ‚ÄĚMereka memperlakukan buruh bagai sekumpulan budak perusahaan,‚ÄĚ terang Yuhendra. bentuk perbudakan adalah dengan mempekerjakan buruh dengan status buruh harian lepas (BHL) hingga belasan tahun.

Perusahaan yang beroperasi sekitar tahun 1980 dan melakukan penanaman sawit pada tahun 1986 di Kinali, Pasaman Barat. Lokasinya berada di 3 kecamatan: Kecamatan Pasaman, Luhak Nan Duo dan Kinali. Luas lahannya 8.000 hektare dan terbagi dalam dua bentuk perkebunan, yakni kebun plasma dan kebun inti.

Perusahaan tersebut, tidak pernah mengangkat status BHL menjadi karyawan tetap, hanya menjadi karyawan kontrak (PKWT). Itu pun setelah bertahun-tahun bekerja. Saat ini, jumlah BHL dan PKWT sekitar 300 orang.

‚ÄĚIni melanggar Pasal 10 dan Pasal 12 Kepmenakertran Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang mensyaratkan status BHL hanya untuk masa kerja 21 hari dalam satu bulan. Jadi, buruh yang bekerja 21 hari atau lebih selama tiga bulan berturut-turut atau lebih, maka buruh harus diangkat menjadi karyawan tetap atau PKWT,‚ÄĚ ujar Yuhendra Rahmat Putra.

Selain ketidakjelasan status selama bertahun-tahun, BUMN perkebunan ini juga tidak pernah memberikan gaji pokok kepada buruh. Upah hanya diberikan berdasarkan jumlah tandan sawit yang terselesaikan oleh buruh. Jika tidak memenuhi target, otomatis upah yang diterima berkurang.

Rata-rata penghasilan buruh saat diakumulasikan per bulan berkisar Rp 800 ribu hingga Rp 900 ribu. Tidak ada jaminan sosial tenaga kerja seperti tunjangan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, THR dan jaminan lainnya.

Karena itu, LBH Padang menilai adanya praktik perbudakan di perusahaan tersebut. Seharusnya, perusahaan itu taat pada ketentuan ketenagakerjaan nasional dan tidak memperlakuan buruh secara diskriminatif.

Politik upah murah perusahaan perkebunan pelat merah itu bertentangan dengan Konvensi ILO Nomor 100 tentang Kesetaraan Pengupahan yang diratifikasi menjadi UU Nomor 80 Tahun 1957. Lalu, Deklarasi CEDAW yang telah diratifikasi menjadi UU Nomor 7 Tahun 1984.

‚ÄĚUntuk itu, LBH Padang mendesak Dinas Ketenagakerjaan menindak tegas perusahaan perkebunan pelat merah yang secara sengaja mengabaikan hak-hak buruh. Bila tidak ditanggapi, LBH Padang mengambil langkah hukum,‚ÄĚ tegas Yuhendra Rahmat Putra./*