Bukan Menentukan Kelulusan

UNSurabaya – Rencana pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dengan sistem online yang akan diterapkan oleh pemerintah pusat mendapat reaksi dari Anggota Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

UN online telah mengembalikan kedudukan sekolah dalam meluluskan para siswanya. “Inilah yang selama ini dilakukan Perguruan Tinggi (PT), itu dulu bedanya dengan PT,” kata Ibnu Shobir anggota Komisi D.

Ibnu Shobir menambahkan, penentuan kelulusan siswa oleh pemerintah pusat selama ini secara tidak langsung telah mengebiri peran dari para guru di sekolah.

Padahal, fungsi UN yang sebenarnya adalah bukan menentukan kelulusan tapi pemetaan terhadap kualitas para peserta didik.

“Kalau fungsinya adalah kelulusan, itu adalah standar minimal, kalau tujuannya pemetaan, lalu seperti apa model soal yang akan diujikan,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan Khusnul Khotimah yang juga anggoa Komisi D. Dirinya menanyakan tolak ukur yang akan dijadikan evaluasi dalam penyelenggaraan Unas Online.

“Kalau UN online ini dimulai tahun ini, lalu standar yang dijadikan tolak ukur kelulusan seperti apa,” tanyanya.

“UN tahun kemarin ada beberapa sekolah swasta yang tidak mau menyelenggarakan, apa ada jaminan dengan digelarnya UN secara online ini, mereka akan ikut berpartisipasi,” katanya.

Ikhsan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya menyampaikan, ada perbedaan yang cukup mencolok antara UN tahun kemarin dengan sistem online yang akan mulai diterapkan tahun ini.

Untuk pelaksanaan UN mendatang tidak harus dilaksanakan pada akhir semester seperti sekarang dan UN dapat diselenggarakan pada awal ataupun akhir semester.

“Informasi yang kita dapat dari pusat sampai sekarang seperti itu, jadi, kita masih menunggu instruksi berikutnya dari pusat,” terangnya.