Bungkam Tentang Perjanjian Siluman

Terminal Purabaya

Terminal Purabaya

Surabaya – Kelanjutan pembahasan terkait bagi hasil pendapatan terminal Purabaya di Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan (Hum Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

“Besok kita akan mengundang lagi,” kata Siti Mariam anggota Komisi A. “Yang jelas nanti akan duduk bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pekab) Sidoarjo, untuk mencari solusi,” tambahny.

“Purabaya itu bukan ares bisnis tapi area publik, publik tidak orientasi pada bisnis,” ungkapnya. “Kalau Purabaya perjanjian lama sudah ditanda tangani sudah lama, padahal sudah jelas tidak bisa dilakukan secara bruto, padahal netto,” paparnya.

Masih kata Mariam, nanti akan dikaji ulang perjanjian tersebut. Tapi setidaknya harus satu pemahaman, bahwasannya ini bukan area untuk bisnis.

“Sedangkan yang memanfaatkan bukan hanya surabaya, tetapi Jawa Timur (Jatim) terlebih lintas pulau, dan jangan ego sentris,” jelasnya.

Mariam menambahkan, efek positif sudah didapat oleh Sidoarjo seperti, parkir hingga hotel. “Mau dibagi bagaimana, tenaga kerja yang begitu banyak berasal dari Surabaya,” terangnya.

Ketika disinggung adanya perjanjian ilegal yang telah disepakati oleh 2 instansi tersebut, Mariam tidak memberikan statemen tentang perjanjian siluman.