Bubarkan SMK Atau Adili Pengeluar Kebijakan Pendidikan

tutwuri handayani

tutwuri handayani

Jawa Timir – Sisitim pendidikan di negara Indonesia dinilai sebagian masyarakat menganut sistim pembodohan dan pembohongan terhadap masyarakat. Motto SMK BISA hanya pemanis bibir yang dilontarkan pejabat.

Sistim Pendidikan Nasional telah melanggar UUD’45 pasal 31 tentang Pendidikan. Pada UUD’45 pasal 31 yang sudah di amandemen berbunyi :

AYat 1 : Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan ***

Ayat 2 : Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya***

Ayat 3 : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ,yang diatur dengan undang-undang ****

Ayat 4 : Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional ****

Ayat 5 : Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradapan kesejahteraan umat manusia ****

Pada kenyataannya, penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2014 di Institut Teknologi Surabaya (ITS)¬†pada poin keterangan SMK/MAK tidak ada penjelasan. Dan di Institut Teknologi Bandung (ITB)¬†pada persyaratan tertulis¬†Bukti Kelulusan SLTA.¬†Disini disinyalir menolak menerima siswa lulusan SMK (sekolah menengah kejuruan). Dan untuk Perguran Tinggi Negeri ada pembatasan penerimaan siswa asal SMK. Pemerintah tidak siap memegang amanah ayat 1 dan disini juga terjadi pelanggaran ayat 5 dari UUD’45 pasal 31. Dan pastinya UU Pendidikan di era reformasi telah menyimpang dari UUD Pendidikan itu sendiri.

Untuk tahun 2015, sudah terngiang di telinga bahwa PTN (perguruan tinggi negeri) tidak menerima siswa lulusan SMK. Siswa lulusan SMK hanya diperbolehkan mengambil jurusan D3 lalu melanjutkan ke D4 yang kelulusannya bertitel Sarjana Sains Terapan kalau lanjut ke S2, titelnya Magister Sains Terapan. Dimana gelar sarjana murni maupun magister murni tidak akan diperoleh.

Yang menjadi persoalan, kebijakan sistim penerimaan mahasiswa baru tersebut pasti dilakukan pembahasan oleh beberapa orang yang memakai anggaran negara yang notabene uang dari rakyat. Bisa dipastikan ketidak adilan yang dilontarkan pemerintah kepada masyarakat terkait pendidikan ada kepentingan sepihak untuk meraup keuntungan./*