Buat Imunitas, Untuk Rampok Uang Negara

sepatuMedan – Undang-Undang (UU) nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (MD3) yang telah disahkan ternyata mendapat tekanan dari kalangan legislatif sendiri.

Fakta tersebut terkuak ketika Irman Gusman ketua DPD mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan Irman menyampaikan pembahasan UU MD3 sama sekali tidak melibatkan DPD.

Tidak hanya itu, dalam prosesnya jelas terlihat, kalau UU MD3 sangat tidak transparan juga diksriminatif terlebih hanya mementingkan golongan.

“Sebenarnya UU itu merupakan bentuk dari kekawatiran dari kalangan legislatif sendiri, mereka itu pada dasarnya akan melakukan perampokan uang negara,” kata Tigor dari kalangan intelektual muda..

“Sebelum melakukan perampokan secara massal, terlebih dulu dibuatkan UU agar tidak bisa dijerat di dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),” tambahnya.

UU MD3 yang telah disahkan menurut berbagai kalangan masyarakat menyebutkan. Pada UU tersebut mempunyai substansi imunitas untuk mereka sendiri.

Dengan UU itu, secara otomatis pihak penegak hukum tidak bisa dengan gampang memenjarakan semua legislatif pusat, provinsi dan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Walaupun telah dengan jelas terbukti menikmati uang rampokan.