BPKP Beri Signal Untuk Purabaya

Terminal Purabaya

Terminal Purabaya

Surabaya – Pembahasan terkait bagi hasil pendapatan terminal Purabaya kembali dibahas oleh Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan (Hum Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

“Di internal eksekutif Pemerintah Kota (Pemkot) akan membahas kajian ini,” kata M Taswin asisten II bidang Pembangunan dan EKonomi (Pemb Eko) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pasca dengar pendapat.

“Terkait bagi hasil Purabaya dari BPKP Jatim,” tambahnya. “Kita akan mengundang lagi, BPKP Jatim dan narasumber yang lain untuk koordinasi dengan internal Pemkot, belum ada pembahasan besara komisi berapa-berapa,” terangnya.

“Yang jelas kita sesuai dengan ketentuan,” singkatnya.

“Kita hanya memberikan masukan-masukan, agar penanganan lebih profesional, pada kedua belah pihak,” kata M Irsyal Kepala Bidang (Kabid) Akuntabilitas Pemerintah Daerah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur (BPKP Prov Jatim).

“Untuk mencari yang tepat itu harus mengkaji lebih dalam, dan kita belum bisa mengaudit karena belum ada permintaan,” tambahnya.

Ketika disinggung tentang wajar dan tidaknya pembagian secara bruto seperti yang diminta oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. “Kita belum bisa mengatakan hal itu wajar atau tidak, namuan perlu membedah permasalahan itu,” ungkapnya.

Irsyal menambhakan, BPKP Jatim merekomendasi kepada yang meminta dalam hal ini Pemkot Surabaya. “Kita memberi masukan dan itu tergantung Surabaya dan Sidorajo bermufakat,” jelasnya. “Mau diikuti syukur, tidak, juga tidak apa-apa,” pungkasnya