BPK Peringatkan Pemkot

Masduki Toha

Masduki Toha

Surabaya – Tidak hanya kondisi pasar-pasar yang ada di surabaya dimana mayoritas sangat tidak layak. Pengelolaan pasar tradisional oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Suraaya ternyata juga disorot dianggap rawan bermasalah.

Pemicunya, tidak sedikit pasar tradisional di Surabaya tidak memberikan kontribusi bagi Pemkot. Hal ini pula membuat Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan peringatan pada Pemkot supaya persoalan ini segera diselesaikan.

“Makanya, masalah ini dicarikan solusi,” kata Masduki Toha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya. “Namun, sejauh ini tidak ada pemasukan yang diterima dari pasar itu,” terangnya.

Masih kata masduki, mayoritas persoalan itu terjadi pada pengelolaan pasar level kecil yang dikelola Kelurahan atau Kecamatan ataupun Rukun Tetangga atau Rukun Warga (RT/RW). “Karena itu, kita juga sedang kebut penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pasar tradisional,” ungkapnya.

Hingga sampai saat ini, jumlah pasar yang ada di bawah pengelolaan melalui Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) sekitar 67 unit pasar. Jumlah tersebut lebih besar dari faktanya.

Tak hanya itu, mayoritas pasar di bawah Pemkot itu tidak mengantongi izin komplet. sebab pasar itu tidak memiliki izin operasional hingga izin Hinder Ordinantie (HO).

Yang paling pokok adalah wajib memiliki Izin Usaha Pendirian Pasar Tradisional (IUP2T). Untuk bisa memperoleh izin tersebut, setiap pasar harus membuat analisa kondisi sosial ekonomi, serta sejumlah syarat lain. Setiap pasar kudu memiliki fasilitas standar pasar layak. Mulai dari area parkir, pengolahan limbah, dan berbagai fasilitas lain.